“Yang seharusnya APBD Provinsi Riau hanya mengeluarkan kucuran uang untuk 10 orang, ternyata tersedot untuk 61 orang. Lalu pertanyaannya, kemana uang untuk 51 orang lagi?, apakah benar terjadinya laporan fiktif di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Riau,” tukas Larshen Yunus sembari bertanya terheran heran.

Pertanyaan yang ditujukan kepada Sekwan Muflihun S.STP M.AP, ketika dikonfirmasi terkesan pria yang dikenal sebagai Bos Ikan Koi di Riau ini bungkam alias tak berikan tanggapan.

"Kalau temuan itu benar adanya, maka potensi terjadinya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yakni Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) sudah terlalu lama dibiarkan. GAMARI tak akan tinggal diam," ungkap aktivis yang juga Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Bagi Yunus, sapaan akrab Ketua GAMARI ini bahwa Sekwan DPRD Riau mesti bertanggung jawab. Segala bentuk pekerjaan di Sekretariat Dewan adalah tanggung jawab Muflihun.

"Belanja jasa kebersihan di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Riau Tahun Anggaran 2021, persisnya di Bulan Maret tercantum nilai sebesar Rp.2 Milyar lebih. Anggaran sebesar itu untuk 9 bulan kerja dibidang kebersihan. Jika kita dihitung bobotnya dari jumlah 61 orang, walaupun nyatanya hanya 10 orang," tuturnya dengan nada heran.

Hingga berita ini dimuat, Yunus mencium adanya aroma busuk terjadinya mark up dan spekulasi jumlah para pekerja. Anggaran untuk 61 orang keluar (cair), walaupun pada kenyataannya hanya 10 orang dilapangan yang terlihat.

"Kami sedang Pulbaket dulu, kalau data-data sudah rampung secepatnya Sekwan Muflihun itu kami Polisikan. Biar aparat penegak hukum yang bekerja untuk menyelidiki kasus tersebut. Ikhtiar dan istiqomah ini adalah merupakan bentuk perjuangan memperbaiki negeri," tutup Yunus mengakhiri pernyataan persnya kemarin. (*)