PANTAUNEWS, JAKARTA — Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI yang membahas pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) mendadak menjadi sorotan publik setelah Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, tidak hadir dalam forum resmi tersebut. 

Rapat yang berlangsung di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/3/2026) itu seharusnya menjadi momentum penting bagi DPR untuk mengurai sejumlah polemik terkait program strategis pemerintah yang melibatkan perusahaan BUMN tersebut. 

Namun, kursi pimpinan PT Agrinas terlihat kosong sejak rapat dimulai. 

Situasi ini langsung memicu reaksi keras dari sejumlah anggota DPR yang menilai ketidakhadiran pimpinan perusahaan dalam forum resmi parlemen sebagai sikap yang tidak menghargai lembaga negara. 

DPR Soroti Ketidakhadiran Dirut Agrinas 

Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Mufti Anam, secara terbuka menyampaikan kekecewaannya terhadap absennya pimpinan perusahaan yang dinilai memegang peran kunci dalam pelaksanaan program KDMP. 

Menurutnya, rapat tersebut bukan sekadar pertemuan formal, melainkan forum konstitusional untuk meminta penjelasan langsung dari pihak yang bertanggung jawab terhadap kebijakan perusahaan. 

Mufti bahkan menilai sikap tersebut berpotensi dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap lembaga legislatif. 

Ia juga mengingatkan bahwa DPR memiliki fungsi pengawasan terhadap program-program yang melibatkan anggaran negara maupun kebijakan strategis pemerintah. 

“Ini rapat resmi negara. Jika pimpinan perusahaan tidak hadir, tentu DPR sulit mendapatkan penjelasan yang komprehensif,” ujar Mufti dalam forum rapat. 

Alasan Dirut Tidak Hadir 

Pihak PT Agrinas Pangan Nusantara melalui jajaran direksinya menyampaikan bahwa Joao Angelo De Sousa Mota tidak dapat menghadiri rapat karena sedang sakit. 

Direktur Pengadaan PT Agrinas, Elphis Rudy, menjelaskan bahwa Dirut mengalami kondisi kesehatan yang menurun sejak malam sebelumnya. 

Menurutnya, Joao mengalami demam disertai keringat dingin, sehingga tidak memungkinkan untuk menghadiri rapat yang dijadwalkan dengan DPR. 

Meski demikian, penjelasan tersebut tidak sepenuhnya meredakan kekecewaan sejumlah anggota Komisi VI. 

Beberapa anggota dewan bahkan meminta kepastian kapan Dirut Agrinas dapat hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan. 

Rapat Akhirnya Ditunda 

Karena tokoh utama yang diminta memberikan klarifikasi tidak hadir, rapat akhirnya tidak dapat berjalan sesuai agenda. 

Sebagian anggota DPR menilai bahwa pejabat lain yang hadir dari pihak perusahaan tidak memiliki kewenangan penuh untuk menjawab berbagai pertanyaan strategis yang diajukan oleh parlemen. 

Situasi ini membuat rapat diputuskan untuk ditunda hingga pimpinan tertinggi PT Agrinas dapat hadir dan memberikan penjelasan langsung. 

Polemik Pengadaan 105 Ribu Mobil Pikap 

Di balik ketegangan dalam rapat tersebut, terdapat isu besar yang sedang menjadi perhatian DPR, yakni rencana pengadaan sekitar 105.000 unit mobil pikap untuk mendukung operasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. 

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa kendaraan tersebut direncanakan akan diimpor dari India. 

Rencana pengadaan dalam jumlah besar itu memicu sejumlah pertanyaan dari DPR, terutama terkait: 

• transparansi proses pengadaan 

• mekanisme pembiayaan 

• dampak terhadap industri otomotif nasional 

• serta urgensi pengadaan dalam skala besar. 

Anggota Komisi VI menilai DPR perlu mendapatkan penjelasan secara terbuka dari pimpinan perusahaan mengenai dasar perhitungan kebutuhan kendaraan tersebut. 

Pengawasan DPR Menguat 

Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sendiri merupakan salah satu program yang digagas pemerintah untuk memperkuat ekonomi desa dan memperluas akses distribusi pangan serta kebutuhan pokok masyarakat. 

Namun, besarnya skala program serta keterlibatan perusahaan BUMN dalam berbagai pengadaan membuat DPR menilai perlu adanya pengawasan ketat agar pelaksanaannya tetap transparan dan akuntabel. 

Dengan ditundanya rapat tersebut, Komisi VI DPR RI diperkirakan akan kembali menjadwalkan pemanggilan terhadap pimpinan PT Agrinas Pangan Nusantara dalam waktu dekat. 

DPR berharap pada pertemuan berikutnya, pimpinan perusahaan dapat hadir secara langsung untuk memberikan penjelasan lengkap terkait berbagai kebijakan yang saat ini menjadi sorotan publik.