“Kami LSM Komunitas Pemberantas Korupsi akan terus mengawal laporan tertulis kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan korupsi dan gratifikasi yang diduga terjadi pada tahun 2017, 2018 dan 2020,” kata Zosa Wijaya WS, SH.

Ia (Zosa Wijaya WS, SH) menilai KPK dalam menyelesaikan kasus dugaan korupsi dan gratifikasi terhadap mantan Bupati Amril Mukminin dan istrinya KS terkesan lamban dan tebang pilih karena dalang lain dalam kasus tersebut belum juga tersentuh, baik pelanggaran UU Tipikor maupun Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

“Ya, meski Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengusut dalang lain dalam kasus ini, kami optimistis dan mendorong KPK untuk mengambil langkah agar tersangka lain yang disebutkan dalam dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan amar putusan Hakim Tipikor agar diproses sesuai hukum yang adil," kata Zosa.

Zosa menjelaskan, seperti diketahui pada 22 Oktober 2021, mantan Bupati Bengkalis Amril Mukminin telah dieksekusi dan dijebloskan ke dalam penjara Kelas IIB Rutan Sialang Bungku, Pekanbaru.

Sementara itu, kata Zosa terkait kasus dugaan gratifikasi berupa uang sebesar Rp. 12.770.330.650 dan Rp 10.907.412.755 yang diterima Amril Mukminin (terpidana) dari dua pengusaha sawit yang juga diduga melibatkan Kasmarni (istri Amril) belum jelas di tangani KPK.

''Kasmarni adalah Bupati aktif di Negeri Junjungan, Kabupaten Bengkalis-Riau,'' kata Zosa.

Menanggapi laporan dan bukti baru yang disampaikan LSM Antikorupsi dari Pekanbaru-Riau tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri, saat ditanya wartawan, “Dichek dulu ya” kata Ali Fikri singkat, Jumat (8/04/2022) siang.**(tim/red)