Bertempat di salah satu hotel bintang 5 di Kota Medan, koordinator pelapor kasus itu pastikan bahwa pihak Ditreskrimsus Polda Sumut bekerja sesuai dengan semangat Presisi Kapolri. 

"Kami yakin dan percaya, setelah kami terima kedua surat resmi yang diteken langsung oleh Wadirreskrimsus Polda Sumut dugaan atas temuan tersebut segera menemui titik terang. Bagi kami, proses penegakan supremasi hukum harus didukung," ungkap Aktivis Larshen Yunus, Direktur Kantor Hukum Mediator dan Pendampingan Publik Satya Wicaksana.

Ditambahkannya, pihaknya sangat percaya dengan kinerja Polda Sumut, apalagi dibawah komando dan kepemimpinan Kapoldasu, Irjen Panca RZ Simanjuntak.

"Bukan hanya kami saja yang gelisah atas kasus Tipidter maupun Tipidkor ini, semua pihak sudah kepalang muak dengan kondisi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu. Nah, terkait laporan ini justru makin ‘sexy’, diduga kuat Kades Aek Tinga menjadi pemain peran utamanya," tutur Larshen Yunus yang juga aktivis pegiat lingkungan lugas.

Ditanya mengenai materi pemeriksaan, Yunus sapaan akrab koordinator pelapor itu hanya singkat mengatakan bahwa sepenuhnya sudah ditangani pihak penyidik Dit Reskrimsus Polda Sumut.

"Awalnya sekedar info dan berjalannya waktu kami pastikan, bahwa oknum Kepala Desa itu memang tipikal sombong. Merasa dirinya paling hebat dan bayangkan saja, masyarakat disana bilang bahwa beliau itu Kades terkaya se-Padang Lawas, siapapun tak berani melawannya," sambung Yunus, menjelaskan terkait sepak terjang Parmonangan Hasibuan.

Tambahnya, pihak pelapor juga konfirmasi terkait surat resmi pengaduannya ke pihak Inspektorat, guna dilakukannya pemeriksaan atas penggunaan Anggaran Dana Desa di Aek Tinga, yang sampai saat ini tidak memiliki Kantor Pemdes yang resmi. 

Proses Penyelidikan Hari Kedua

Akibat sikap arogan Kepala Desa (Kades) Aek Tinga, Selasa (7/12/21) kemarin, kasusnya yang di Polda Sumut kembali ditindaklanjuti. Pemeriksaan terhadap pelapor menjadi titik awal dalam proses penyelidikan kasus Tipidter dan Tipidkor yang diduga kuat tertuju ke Kades Aek Tinga, Parmonangan.
Pemeriksaan oleh Dit Reskrimsus Polda Sumut, Aktivis Larshen Yunus beserta rekan-rekannya kembali memastikan bahwa laporan pihaknya serius untuk dinaikkan keproses berikutnya. Dengan dukungan data maupun bukti-bukti permulaan lainnya, Kades Aek Tinggal wajib mempertanggung jawabkan perbuatannya. Hal itulah yang menjadi fokus utama dari para pelapor, sebagai upaya dalam penegakan supremasi hukum di negeri ini.

Kades Aek Tinga Diduga Kebal Hukum

Bagi para pelapor, sikap Arogan yang ditunjukkan Kades Aek Tinga menambah daftar panjang, bahwa tidak ada satupun manusia di negeri ini yang kebal hukum. Kendati merasa dirinya yang punya dunia ini dan bagi mereka, kesombongan Kades Parmonangan itu wajib dihentikan agar fitrahnya sebagai manusia tidak terlanjur berubah menjadi pribadi yang Arogan.

Yunus, sapaan akrab Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta itu juga katakan, bahwa kasus Tipidter dan Tipidkor Parmonangan wajib dilanjutkan. Prosesnya mesti ditanggapi sebagai bukti, bahwa semangat Presisi Kapolri benar-benar diterapkan terutama di Mapolda Sumut ini.

"Kami sudah hampir 4 Jam diperiksa oleh penyidik. Kami berharap polisi cepat menangani kasus ini dan kami tetap monitor dari jauh agar segala bentuk temuan itu ditingkatkan lagi sebagai atensi bersama," tegas Aktivis Larshen Yunus.

Ketika awak media mencoba menghubungi nomor ponsel Kades Aek Tinga, Rabu (8/12/2021), Parmonangan belum dapat dimintai keterangan sebagai perimbangan pemberitaan. Hingga dihubungi kembali, sang kades belum juga dapat terhubung. (*)
 

Sumber : Kantor Hukum Satya Wicaksana /  Editor : Edriwan