Ia bahkan mendorong pembentukan satuan tugas (Satgas) yang melibatkan kepolisian,TNI,Kejaksaan dan instansi terkait  untuk mengawasi  dugaan penyimpangan distribusi BBM.

Tidak berhenti di situ,Edy juga melontarkan pernyataan keras terhadap jajaran aparat keamanan..ia menyebut apabila persoalan tersebut tidak mampu di tangani,Kapolda Riau dan Pangdam diminta dapat  pindah dari Riau.

Pernyataan tersebut tentunya menjadi hak Edy sebagai tokoh masyarakat untuk menyampaikan keritik.Namun,status nya  sebagai mantan Gubernur Riau membuat publik juga wajar mempertanyakan konsistensi keritik tersebut.

Sebab,persoalan BBM,distribusi ,antrean di SPBU,pengawasan BBM bersubsidi dan potensi penyimpangan bukanlah persoalan yang tiba-tiba hari muncul hari ini.

Lalu mengapa suara keritik terhadap persoalan tersebut justru terdengar lebih keras ketika Edy sudah tidak lagi memegang jabatan?

Pertanyaan. Publik kemudian bergeser.ketika masih menjadi bagian dari pemerintahan,sejauh mana persoalan serupa pernah di dorong untuk pernah di tangani?

Jika persoalan BBM memang sejak sebelum nya sudah menjadi persoalan masyarakat,publik tentuk berhak mengetahui langkah apa yang pernah di tempuh pemerintah daerah ketika Edy menjadi gubernur Riau yang saat itu berada dalam pemerintahan.

Apakah persoalan tersebut pernah menjadi perhatian serius dalam berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan instansi terkait ?

Apakah pernah dilakukan evaluasi terhadap distribusi BBM bersubsidi didaerah?

Dan yang paling,apa yang membuat keritik terhadap persoalan BBM hari ini terdengar jauh lebih keras di bandingkan ketika diri nya masih memiliki kewenangan di pemerintahan ?

Pertanyaan tersebut bukan menutup ruang keritik Edy ,justrusebaliknya,keritik seorang mantan pejabat. Publik seharus nya menjadi bagian dari evaluasi yang lebih luas dan terbuka .

Namun,keritik terhadap pejabat yang menjalan kan tugas idealnya juga disertai refleksi terhadap periode ketika seorang pemgkeritik masih memiliki kewenangan .

Terlebih persoalan BBM tidak berada sepenuh nya tu tangan Kapolda atau Pangdam.
Distribusi BBM melibat kan pemerintah.pertamina ,Pengawasan penyaluran .aparat penegak hukum dan sejumlah instansi lain sesuai tugas serta dan kewenangan masing-masing.

Karna itu ,pernyataan Edy Natar yang meminta Kapolda Riau dan Pangdam pindah dari Riau apa bila persoalan tidak terselesaikanharus di tempatkan sebgaai desakan atau pandangan pribadi Edy.bukan sebagai kesimpulan  bahwa kedua pemimpin tersebut terbukti gagal menjalan kan tugas.
Justru yg perlu ditagih kepada seluruh pihak  adalah hasi penanganan nya.

Jika ada kelangkaan,publik perlu mendapat kejelasan mengenai penyebab nya.jika terdapat ada nya dugaan permainan distribusi busi,harus ada pembuktian dan proses hukum.dan jika pengawasan. Selama ini belum dianggap belum optimal,perlu di jelaskan bagian mana yang harus di perbaiki.

Pada akhirnya sorotan Edy Natar terhadap persoalan BBM layak menjadi bahan rvluasi.tetapi keritik  tersebut juga menghadirkan  satu pertanyaan yang sulit di hindari.

Ketika masih berkuasa apa yang sudah dilakukan ? 
Dan mengapa setelah  tidak lagi memegang jabatan suara keritikan justru terdengar lebih lantang .