" Fraksi Golkar berpandangan bahwa peningkatan pad harus dilakukan melalui penyederhanaan administrasi, perbaikan sytem, pemutahiran data, digitalisasi pelayanan dan optimalisasi, potensi ekonomi daerah bukan semata mata menambah beban masyarakat," Ucap Cindy.

Lanjut Cindy," Terkait belanja daerah fraksi partai Golkar menekankan bahwa belanja daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat belanja daerah harus diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung pada kepentingan masyarakat antara lain, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan pembangunan kepenghuluan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan antar wilayah," Harapnya.

Sementara Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perubahan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat, seperti, jalan, jembatan, drainase, air bersih, pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, skala prioritas dinilai harus diperkuat.

Kemudian Fraksi Gerakan Solidaritas Indonesia Raya meminta setiap perubahan belanja memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar mengejar serapan anggaran, dan juga meminta kepada pemerintah untuk merinci sumber dan penggunaan SILPA, sekaligus menjelaskan dasar, manfaat, pengawasan dan proyeksi kontribusi penyertaan modal Rp200 juta kepada BPR Rohil terhadap PAD.

Sementara itu,  Fraksi Demokrat, PKS dan PKB tidak membacakan pandangan secara lengkap di ruang paripurna dan menyerahkannya kepada pimpinan. Fraksi Indonesia Maju juga menyampaikan pandangan sesuai mekanisme yang dipilih dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang, ( HSY).