Persoalan utamanya bukan semata soal keberadaan tempat penampungan, tetapi bagaimana sebuah aktivitas yang disebut telah berjalan bertahun-tahun dapat terus berlangsung apabila benar tidak mengantongi perizinan dan berada di luar mekanisme distribusi CPO yang sah.

Dugaan Pola Pengalihan Muatan

Sejumlah informasi yang diperoleh media menyebutkan adanya pola pengurangan sebagian muatan CPO dari kendaraan pengangkut sebelum minyak tersebut melanjutkan perjalanan menuju pelabuhan di Dumai.

Dalam informasi tersebut, Sinaga Mandoge disebut memiliki akses kepada sejumlah pihak yang berkaitan dengan aktivitas pengangkutan CPO. Para pengemudi kendaraan pengangkut disebut diarahkan untuk terlebih dahulu singgah di lokasi penampungan sebelum membawa sisa muatan menuju tujuan akhir.

Apabila informasi ini benar, praktik tersebut tidak lagi sekadar persoalan keberadaan tempat penampungan, melainkan menyangkut dugaan perubahan atau pengalihan sebagian komoditas dari rantai distribusi resmi.

Namun demikian, informasi mengenai mekanisme pengurangan muatan tersebut masih memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pemeriksaan aparat penegak hukum, dokumen pengangkutan, asal-usul CPO, serta keterangan perusahaan dan pihak-pihak yang terkait dengan distribusinya.

Nama Tokoh Disebut, Perlu Pembuktian

Dalam penelusuran informasi di lapangan, muncul pula nama seorang tokoh yang disebut-sebut sebagai “Bos Mafia CPO” asal Kandis, yakni Raja Hutahayan.

Nama tersebut dikaitkan dengan dugaan dukungan modal maupun jaringan usaha terhadap aktivitas penampungan yang disebut dikelola Sinaga Mandoge.

Penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari informasi yang diperoleh media dan belum dapat dipastikan kebenarannya secara independen.

Karena itu, diperlukan klarifikasi langsung dari pihak yang bersangkutan serta pemeriksaan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah benar terdapat hubungan permodalan, pengendalian usaha, atau bentuk kerja sama lainnya.

Media juga tidak menempatkan label “Bos Mafia CPO” sebagai fakta, melainkan sebagai sebutan yang muncul dalam informasi lapangan dan membutuhkan verifikasi.

Dugaan Setoran Bulanan, Benarkah Ada?

Yang tidak kalah serius adalah munculnya informasi mengenai dugaan adanya pembayaran rutin atau “setoran” agar aktivitas tersebut dapat terus berlangsung.

Nilai yang beredar disebut mencapai sekitar Rp100 juta per bulan untuk aktivitas di daratan. Sementara untuk lokasi yang berada di kawasan pesisir atau perairan, nilainya disebut dapat mencapai sekitar Rp150 juta per bulan.

Angka tersebut masih sebatas informasi yang diterima media dan belum dapat diverifikasi secara independen.

Jika dugaan tersebut benar, persoalannya tentu menjadi jauh lebih serius karena bukan hanya menyangkut dugaan kegiatan usaha tanpa izin, tetapi juga kemungkinan adanya pihak-pihak tertentu yang memberikan perlindungan atau membiarkan aktivitas tersebut berlangsung.

Pertanyaan yang kemudian harus dijawab adalah: kepada siapa dugaan setoran tersebut diberikan, dari mana sumber dananya, serta siapa yang menerima dan memastikan aktivitas itu tetap berjalan?

Pertanyaan tersebut hanya dapat dijawab melalui penyelidikan dan pemeriksaan resmi oleh aparat yang memiliki kewenangan.

Delapan Tahun Beroperasi, Mengapa Baru Dipertanyakan?

Lamanya aktivitas yang disebut telah berlangsung sekitar delapan tahun juga menjadi pertanyaan tersendiri.

Apabila lokasi tersebut memang berada di tempat yang mudah terlihat dan aktivitas kendaraan pengangkut berlangsung secara rutin, maka publik berhak mempertanyakan sejauh mana fungsi pengawasan pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum berjalan.

Terlebih lagi, pengawasan terhadap aktivitas perdagangan dan distribusi CPO melibatkan berbagai aspek, mulai dari legalitas usaha, asal-usul komoditas, dokumen pengangkutan, perpajakan, hingga ketentuan terkait lingkungan dan keamanan.

Karena itu, persoalan ini semestinya tidak berhenti pada tindakan penutupan lokasi.

Jika memang terdapat dugaan pelanggaran, aparat perlu menelusuri asal CPO, pemilik sebenarnya, jaringan pemasok, kendaraan pengangkut, dokumen pengiriman, pihak penerima, aliran pembayaran, serta kemungkinan adanya pihak yang memberikan fasilitas atau perlindungan.

Jangan Hanya Ditutup, Ungkap Rantai di Belakangnya

Penertiban fisik terhadap sebuah lokasi memang dapat menghentikan aktivitas untuk sementara. Namun, tindakan tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan apabila jaringan pemasok dan penerima CPO tetap beroperasi.

Karena itu, jika dugaan tersebut terbukti, penegakan hukum idealnya tidak berhenti pada pemilik atau pengelola tempat penampungan.

Rantai distribusinya juga perlu diperiksa.

Siapa yang memasok CPO? Dari perusahaan atau pabrik mana minyak tersebut berasal? Bagaimana muatan dapat berkurang sebelum sampai ke tujuan? Siapa yang membeli hasil pengurangan muatan? Ke mana hasil penjualan mengalir?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi penting untuk memastikan apakah kasus ini merupakan persoalan individual atau bagian dari jaringan yang lebih luas.

Menunggu Sikap Aparat

Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak berwenang di lingkungan Pemerintah Kota Dumai maupun Kepolisian yang berkompeten belum berhasil ditemui media untuk mendapatkan penjelasan resmi mengenai dugaan aktivitas tersebut.

Media masih membuka ruang seluas-luasnya bagi Sinaga Mandoge, Raja Hutahayan, perusahaan terkait, maupun pihak lainnya yang disebut dalam pemberitaan untuk memberikan klarifikasi dan hak jawab sesuai prinsip jurnalistik.

Publik pada akhirnya tidak hanya membutuhkan kabar bahwa sebuah lokasi akan ditutup.

Masyarakat membutuhkan kepastian: apakah aktivitas tersebut legal atau ilegal, apakah CPO yang ditampung memiliki dokumen yang sah, dan jika ditemukan pelanggaran, siapa yang bertanggung jawab?

Sebab, apabila sebuah aktivitas yang diduga melanggar hukum benar-benar telah berlangsung selama bertahun-tahun, persoalan yang patut diperiksa bukan hanya “siapa yang menjalankan?”, tetapi juga “mengapa bisa berlangsung begitu lama?”

Pertanyaan terakhir inilah yang kini menunggu jawaban dari aparat dan instansi berwenang.