Ketua Panitia Pelaksana, Suprianto, mengatakan seminar tersebut tidak hanya bertujuan menambah pengetahuan peserta, tetapi juga menjadi ruang untuk membangun kesadaran, karakter dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

"Seminar diskusi wawasan kebangsaan ini tidak berhenti pada pemahaman secara teori. Apa yang kita dapatkan harus diwujudkan dalam tindakan nyata, mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat, hingga dalam kehidupan berbangsa dan bernegara," ujar Suprianto.

Menurutnya, wawasan kebangsaan harus menjadi landasan bersama untuk membangun Indonesia yang kuat, bersatu, berdaulat dan maju. Sebab, masa depan bangsa bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun para pemimpin, tetapi merupakan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPP Sikat Perisih, Bastian Jambak atau Syeh Muda Sabarudin, dalam sambutannya menegaskan bahwa wawasan kebangsaan bukan sekadar romantisme sejarah ataupun menghafal Pancasila.

Menurut Bastian, wawasan kebangsaan merupakan cara pandang yang utuh dalam melihat sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan daerah dan bangsa secara kolektif.

"Hari ini, komitmen kebangsaan kita sedang diuji oleh dua pilar krusial yang menentukan ketahanan nasional kita, yaitu kesejahteraan tenaga kerja dan kelestarian lingkungan hidup, khususnya di Kota Dumai," katanya.

Ia menyebut Riau, yang dikenal sebagai Negeri Lancang Kuning, memiliki kekayaan alam melimpah, mulai dari minyak bumi hingga hamparan perkebunan. Namun, menurutnya, kondisi tersebut perlu diiringi dengan pertanyaan mengenai sejauh mana kekayaan alam memberikan dampak terhadap kesejahteraan masyarakat dan tenaga kerja lokal.

"Apakah kekayaan alam ini sudah linier dengan kesejahteraan tenaga kerja lokal kita? Dan apakah pembangunan ekonomi yang berjalan saat ini sudah selaras dengan hak generasi masa depan untuk menghirup udara bersih dan menikmati air yang jernih?" ujarnya.

Bastian menekankan kesejahteraan pekerja dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan dalam bingkai keadilan sosial.
Ia menjelaskan, tujuan utama seminar tersebut adalah membangun konsensus intelektual dengan mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku usaha dan masyarakat sipil untuk melahirkan peta jalan pembangunan Riau yang inklusif.

"Pembangunan yang memanusiakan tenaga kerja lokal melalui peningkatan kompetensi dan perlindungan hak yang berkeadilan," katanya.
Selain itu, Bastian menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan ekologis. Menurutnya, menjaga lingkungan agar tetap bersih dan lestari merupakan bagian dari bela negara.
"Merusak lingkungan berarti meruntuhkan kedaulatan bangsa dalam jangka panjang," tegasnya.

Ia berharap seminar tersebut tidak berhenti sebagai forum bertukar gagasan, tetapi mampu menghasilkan rekomendasi kebijakan yang konkret, akurat dan dapat diimplementasikan oleh para pemangku kebijakan maupun sektor swasta di Kota Dumai dan Riau secara umum.
"Kami ingin hasil dari seminar ini melahirkan rekomendasi kebijakan yang konkret, akurat dan dapat diimplementasikan," katanya.

Mewakili Pemerintah Kota Dumai, Staf Ahli Hermanto Usman menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Sikat Perisih yang telah menyelenggarakan seminar diskusi wawasan kebangsaan sebagai wadah menyuarakan aspirasi masyarakat.

"Kepedulian seperti ini sangat kita butuhkan guna menumbuhkan kecintaan terhadap tanah air serta rasa memiliki dan peduli terhadap persoalan masyarakat," ujar Hermanto.

Ia juga mengapresiasi kehadiran berbagai unsur dalam diskusi tersebut. Menurutnya, semakin banyak pihak yang terlibat, semakin banyak pula ide dan gagasan positif yang dapat dibahas untuk kepentingan masyarakat.

Hermanto menambahkan, wawasan kebangsaan pada hakikatnya merupakan hasrat yang kuat untuk membangun kebersamaan di tengah berbagai perbedaan.

"Dalam kaitan itulah, Pemerintah Kota Dumai mengajak kita semua melalui seminar ini untuk mendiskusikan potensi-potensi persoalan yang ada menjadi kesempatan dan peluang untuk berbuat terbaik bagi masyarakat," pungkasnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri perwakilan Dandim Dumai, perwakilan Polres Dumai, FPK-LKKMD 17 Suku, Ketua Gagak Hitam, Forum RT se-Kota Dumai, kepala perangkat daerah, perwakilan perusahaan, Dangrup 3 Kopassus, Imigrasi, Kejaksaan Negeri Dumai serta sejumlah undangan lainnya.

Sementara peserta diskusi berasal dari berbagai unsur, di antaranya BEM ITBRP, Forum RT se-Kota Dumai, SPKD, LPMK Bukit Batrem, LPMK Buluh Kasap, Gagak Hitam, SPPP Wilmar Group, serta perwakilan sejumlah LSM, organisasi masyarakat dan OKP..