PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Tidak adanya kejelasan dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru terkait dugaan laporan SPPD fiktif Dana Sosper dan Reses 45 Anggota DPRD Kota Pekanbaru yang telah dilaporkan 6 bulan lalu, Forum Mahasiswa Pemerhari Hukum-Riau ( FMPH-R) akan melakukan aksi demonstrasi.
Aksi demonstrasi itu rencananya akan dilakukan pada hari senin tanggal 14 Februari 2022, didepan Kantor Kejari Pekanbaru.
Ada beberapa hal yang menjadi catatan penting menurut FMPH-R. Semenjak dilaporkan sekitar 6 bulan lalu, belum juga menemui titik terang terkait dugaan laporan fiktif Dana Sosper dan Reses 45 Anggta DPRD Kota Pekanbaru. Padahal, Kejari pekanbaru telah melakukan pemeriksaan kepada pihak pihak yang terkait, diantaranya pendamping reses, vendor, bahkan anggota DPRD Kota Pekanbaru.
Dari hasil dari pemeriksaan tersebut, FMPH-R menilai Kejari Pekanbaru telah menemukan titik terang yakni adanya temuan hampir Rp 100 Juta pada masing-masing Anggota Dewan Kota Pekanbaru.
Meski adanya temuan itu, FMPH-R menilai pihak Kejari Pekanbaru terkesan melakukan tarik ulur dan juga terkesan menutup informasi ke publik terkait perkembangan kasus tersebut. Ditambah lagi, adanya wacana pengembalian uang hasil dugaan korupsi tersebut melalui rekom dari inspektorat dalam batas waktu tertentu.
“Sesuai dengan instruksi melalui statetmen yang disampaikan oleh Kajagung Burhanuddin, yang bisa dikembalikan itu hanya Rp 50 juta kebawah dan dilakukan pembinaan melalui Inspektorat,” kata Koordinator Lapangan Aksi FMPH-R Angki Mei Putra, SH didalam surat pemberitahuan aksi ke Polresta Pekanbaru, Sabtu (12/2/2022) malam.
Untuk itu, FMPH-R mengingatkan Kepala Kejaksaan Negeri Pekanbaru untuk tetap setia kepada sumpah jabatannya dan tetap tegak lurus serta tidak mudah di intervensi pihak manapun.
Beranjak dari itu, Koordinator Aksi FMPH-R Angki Mei Putra, SH mendesak agar Kejari Pekanbaru segera menyelesaikan secara tuntas dan transparan dalam menanggani persoalan dugaan temuan dana fiktif Sosper dan Reses 45 Anggota DPRD Kota Pekanbaru.
Adapun tuntutan FMPH-R didalam aksi demonstrasi nantinya didepan Kantor Kejari Pekanbaru, diantaranya:
1. Meminta dan memohon kepada Kejari Pekanbaru untuk segera menuntaskan persoalan adanya dugaan dana SPPD fiktif Sosper dan Reses sebanyak 45 anggota DPRD Kota Pekanbaru.
2. Mendukung penuh pihak Kejaksaan untuk bersifat kooperatif dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan sumpah jabatan dalam menyelesaikan persoalan dugaan temuan dana SPPD fiktif di DPRD Kota Pekanbaru.
3. Mendukung penuh sikap Kejaksaan tidak memberi izin adanya wacana pengembalian uang hasil korupsi yang dengan sadar mereka (45 DPRD, red) lakukan kepada negara.
4. Memberikan apresiasi kepada Kajari Pekanbaru yang tetap patuh pada instruksi Kajagung RI terkait dengan batasan pengembalian uang korupsi kepada negara. (tim)
Berita Lainnya
Belum Genap Dua Bulan Menjabat, Kapolres Kampar Dicopot. Ini Dugaan Penyebabnya
Penjualan Kayu Ilegal diduga dari Riau Masuk ke Kabupaten Karimun
Kemeriahan dan Keceriaan Warga RT 014 di Malam Hiburan dan Pembagian Hadiah Pertandingan HUT RI Ke 80
Wahyudi El Panggabean Dorong Usut Tuntas Mega Korupsi di Bengkalis
Penadah Kayu Ilegal Bebas Leluasa Memperjualbelikan Hasil Kejahatannya Di Kota Dumai
22 Kg Sabu Dan 10 Ribu Butir Ekstasi Dimusnahkan BNNP Riau
Kapolri Jenderal Listyo Ditantang Tangkap Abu Janda, MUI: Masyarakat di Mana-mana Sudah Berteriak
Unit Reskrim Polsek Dumai Timur Bekuk Tiga Tersangka Pengedar Pil Ekstasi dan Ganja Kering
Aksi Damai FAP TEKAL Berubah Jadi Audiensi Hangat Bersama Kapolres Dumai
Kapolda Riau Datangi Mapolres Bengkalis, M Iqbal: Kejar dan Tindak Bandar Narkoba!
Sat Narkoba Polres Dumai Kembali Bekuk Pengedar Sabu
Erwin Sitompul Dukung Langkah Pemerintah Kota Dumai dalam Pengadaan Lahan Bantaran Sungai 2025