Menurut pria yang akrab disapa Ngah Nandar tersebut, Fap Tekal masih memiliki kepentingan untuk mengawal kasus tersebut karena proses pemeriksaan oleh Bidang Pengawasan Disnakertrans Provinsi Riau disebut masih berlangsung.

“Kami mempunyai hak untuk tetap mengawal kasus laka kerja ini karena sampai detik ini proses hukum di Disnakertrans Provinsi Riau Bidang Pengawasan masih tahap pemeriksaan 2,” ujarnya.

Ismunandar juga mempersoalkan keberadaan police line di lokasi kejadian. Ia menyebut, garis polisi yang sebelumnya dipasang di tempat kejadian perkara (TKP) diduga telah dilepas, sementara pemeriksaan oleh Gakkum Disnakertrans Provinsi Riau disebut belum selesai.

“Kami sangat menyayangkan tempat kejadian perkara laka kerja yang semula dipasang police line, tetapi tanpa dasar hukum yang kuat diduga sudah dilepaskan oleh pihak kepolisian, sementara pemeriksaan oleh Gakkum Disnakertrans Provinsi Riau masih berlangsung sampai sekarang,” kata Ismunandar.

Fap Tekal meminta proses penanganan kasus tersebut dilakukan secara transparan dan tidak berhenti sebelum seluruh fakta terkait kecelakaan terungkap. Termasuk dugaan kelalaian, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), kondisi mesin, prosedur operasional serta pengawasan terhadap pekerja.

Ismunandar bahkan memberikan pernyataan keras terkait kemungkinan dihentikannya proses hukum kasus tersebut.

“Jika kasus laka kerja ini dihentikan proses hukumnya, patut kami duga ada bisnis kasus laka kerja yang terjadi di PT Ivo Mas Tunggal,” tegasnya.

Ia menambahkan, Fap Tekal akan terus memantau perkembangan kasus tersebut dan meminta agar penanganan kecelakaan kerja di perusahaan dilakukan secara serius.

“Kami meminta jika laka kerja terjadi lagi di dalam perusahaan yang ada di Kota Dumai, agar pihak kepolisian tidak perlu ikut campur lagi karena akan membuat Kota Dumai tidak kondusif,” ujar Ismunandar.

Kini, perhatian tertuju pada aparat penegak hukum dan Disnakertrans Provinsi Riau untuk memastikan proses pemeriksaan berjalan transparan serta memberikan kepastian mengenai ada atau tidaknya unsur pelanggaran hukum dalam kecelakaan kerja tersebut.***