PANTAUNEWS, DUMAI – Rentetan dari tindakan arogansi oknum Security Dumai Islamic Center (DIC) yang mengusir paksa seorang pedagang asongan kini berbuntut panjang. Kali ini, giliran Masyarakat Hukum Adat Dumai yang turun tangan dan secara resmi membawa persoalan tersebut ke Hearing DPRD Kota Dumai. Selasa, (28/10/2025).
Masyarakat Hukum Adat Dumai, Ismunandar, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada DPRD Dumai sebagai permohonan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat ini bertujuan membahas insiden antara pedagang minuman air mineral keliling dengan oknum security DIC yang dinilai bertindak di luar batas dan mencoreng nilai kemanusiaan.
"Masyarakat berhak tahu sejauh mana tata tertib dan aturan hukum yang mengatur tata kelola bisnis di kawasan wisata aset milik Pemko Dumai, termasuk apakah ada distribusi pendapatan yang masuk ke kas daerah,” tegas Ismunandar.
Masyarakat Hukum Adat Dumai juga menyampaikan sejumlah usulan yang akan dibahas saat hearing nanti, di antaranya:
1. Pelatihan tenaga pengamanan pariwisata agar lebih humanis dan profesional.
2. Penyusunan aturan zona jualan di kawasan wisata, untuk mencegah konflik.
3. Penataan kawasan kaki lima agar masyarakat dapat berdagang dengan tertib dan terakomodir.
4. Optimalisasi area kuliner untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
5. Penegasan legal standing pengurus DIC dalam penyediaan jasa tenaga pengamanan.
6. Audit keuangan dan aset daerah terhadap pendapatan di kawasan DIC, karena diduga terdapat pemasukan dari sewa lapak, parkir, dan transaksi lainnya yang belum transparan.
Adapun pihak-pihak yang diminta hadir dalam hearing tersebut meliputi: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Kepala Satpol PP, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kasat Binmas Polres Dumai, Ketua Pengelola DIC, serta Ketua Kadin Kota Dumai.
Sebagai penutup, Ismunandar menegaskan bahwa Dumai Islamic Center (DIC) merupakan ikon kebanggaan Kota Dumai, sehingga semestinya dikelola dengan bijak, terbuka, dan berkeadilan.
"Tindakan arogansi terhadap pedagang kecil tidak hanya mencederai rasa kemanusiaan, tetapi juga merusak citra DIC sebagai pusat kegiatan keagamaan dan wisata masyarakat," pungkas Ismunandar mengakhiri.***
Berita Lainnya
Kegiatan Ilegal Penampung CPO Dibukit Kapur, Resahkan Warga Sekitar
Rutan Dumai Serukan Perang Melawan Narkoba, Kepala Rutan Tegaskan Komitmen Pegawai untuk Jaga Integritas
FORMASI Riau Ajukan Gugatan Praperadilan Jilid II Dugaan SPPD Fiktif Massal di DPRD Rohil
5 Kepsek di Inhu Diperiksa Terkait Dugaan Pemerasan oleh Oknum Jaksa
Satres Narkoba Polres Dumai Bekuk Seorang Tersangka Pengedar Sabu
Tim Opsnal Satres Narkoba Polres Dumai Kembali Bekuk Seorang Pengedar Sabu
Dua Orang Terduga Pelaku Begal Ditangkap Polres Subulussalam
LAMR Dumai dan Polda Riau Bersinergi Hentikan Pengiriman PMI Ilegal dari Wilayah Pesisir
Perjuangan FAPTekal Dumai Berbuah Manis: Ratusan Pekerja Kontrak PT SIL Resmi Jadi Karyawan PT IBP
Polsek Medang Kampai Bekuk Pelaku Penggelapan Sepeda Motor
Kini, Giliran Seluruh Pejabat Provinsi Riau 'Digilir' KPK
Ketua INPEST Kota Dumai Ingatkan Modus Penipuan Baru, Iming-Iming Mahar Pernikahan dengan WNA China