PANTAUNEWS, DUMAI – Rentetan dari tindakan arogansi oknum Security Dumai Islamic Center (DIC) yang mengusir paksa seorang pedagang asongan kini berbuntut panjang. Kali ini, giliran Masyarakat Hukum Adat Dumai yang turun tangan dan secara resmi membawa persoalan tersebut ke Hearing DPRD Kota Dumai. Selasa, (28/10/2025).
Masyarakat Hukum Adat Dumai, Ismunandar, menjelaskan bahwa pihaknya telah melayangkan surat resmi kepada DPRD Dumai sebagai permohonan untuk dilakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP). Rapat ini bertujuan membahas insiden antara pedagang minuman air mineral keliling dengan oknum security DIC yang dinilai bertindak di luar batas dan mencoreng nilai kemanusiaan.
"Masyarakat berhak tahu sejauh mana tata tertib dan aturan hukum yang mengatur tata kelola bisnis di kawasan wisata aset milik Pemko Dumai, termasuk apakah ada distribusi pendapatan yang masuk ke kas daerah,” tegas Ismunandar.
Masyarakat Hukum Adat Dumai juga menyampaikan sejumlah usulan yang akan dibahas saat hearing nanti, di antaranya:
1. Pelatihan tenaga pengamanan pariwisata agar lebih humanis dan profesional.
2. Penyusunan aturan zona jualan di kawasan wisata, untuk mencegah konflik.
3. Penataan kawasan kaki lima agar masyarakat dapat berdagang dengan tertib dan terakomodir.
4. Optimalisasi area kuliner untuk pemberdayaan ekonomi lokal.
5. Penegasan legal standing pengurus DIC dalam penyediaan jasa tenaga pengamanan.
6. Audit keuangan dan aset daerah terhadap pendapatan di kawasan DIC, karena diduga terdapat pemasukan dari sewa lapak, parkir, dan transaksi lainnya yang belum transparan.
Adapun pihak-pihak yang diminta hadir dalam hearing tersebut meliputi: Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Dumai, Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian, Kepala Satpol PP, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Kasat Binmas Polres Dumai, Ketua Pengelola DIC, serta Ketua Kadin Kota Dumai.
Sebagai penutup, Ismunandar menegaskan bahwa Dumai Islamic Center (DIC) merupakan ikon kebanggaan Kota Dumai, sehingga semestinya dikelola dengan bijak, terbuka, dan berkeadilan.
"Tindakan arogansi terhadap pedagang kecil tidak hanya mencederai rasa kemanusiaan, tetapi juga merusak citra DIC sebagai pusat kegiatan keagamaan dan wisata masyarakat," pungkas Ismunandar mengakhiri.***
Berita Lainnya
Polda Riau Ungkap Kasus Penggelapan Yang Rugikan Pengusaha Sembako Senilai Rp3,7 M
Kasus Dugaan Pengeroyokan Ibu Hamil, PH: Hanya Pindah Tanggung Jawab, Bukan Penegakan Hukum
Bupati Rohil H Bistamam Apresiasi Kinerja Kejari, TNI Polri dan Pengadilan Negeri
Bentrok di Graha Raya, Polisi Amankan 12 Oknum Anggota Ormas
Pelaku Penggelapan Sepeda Motor Berhasil Diringkus Polisi Dumai
Penggeledahan Kantor KLHK: Kejaksaan Agung Bidik Kasus Korupsi Baru di Sektor Kelapa Sawit
Diancam Oknum Pinjaman Online, Warga Perum Taman Lestari Sukabumi Lapor Polisi
Polsek Lirik Ringkus Pemilik Sabu dan Ganja
Bongkar Jaringan Penjualan Bayi, Polda Sumut Bentuk Dua Tim Khusus
FAP Tekal Ultimatum Kejari Dumai, Minta Laporan Dugaan Korupsi Pertamina Segera Diproses
Enak Sekali, 2 Oknum Polisi Pemeras Turis Jepang Cuma Disanksi Disiplin
Kapolda Riau Datangi Mapolres Bengkalis, M Iqbal: Kejar dan Tindak Bandar Narkoba!