PANTAUNEWS , JAKARTA – Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai, kembali mencuri perhatian. Pigai mengajukan permintaan tambahan anggaran sebesar Rp20 triliun untuk menyelesaikan persoalan HAM. Ia berharap anggaran Kementerian HAM yang saat ini sebesar Rp64 miliar bisa meningkat menjadi Rp20 triliun. 

"Saya ingin anggaran di atas Rp20 triliun, asalkan negara memiliki kemampuan," ujar Pigai saat mengunjungi kantor barunya di Gedung Direktorat Jenderal HAM, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. 

Pigai juga telah bertemu dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Komisi XIII menggelar rapat dengar pendapat bersama Kementerian HAM. Beragam tanggapan muncul terkait usulan Pigai.


Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, menyarankan agar Pigai lebih fokus pada fungsi koordinasi untuk memastikan pembangunan dan kebijakan pemerintah berpihak pada hak asasi manusia. Menurut Willy, usulan tambahan anggaran dan sumber daya manusia bagi kementerian tidak terlalu mendesak. 

"Kerjanya lebih pada edukasi, literasi, dan kampanye. Kementerian HAM sebaiknya menggunakan pendekatan peranti lunak, seperti memasukkan perspektif HAM ke dalam kurikulum, kebijakan, dan gerakan masyarakat," kata Willy di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.


Willy juga menekankan agar Kementerian HAM memaksimalkan sumber daya manusia (SDM) yang sudah ada sebelum mengajukan tambahan pegawai. "Mereka harus melakukan pemberdayaan SDM yang ada terlebih dahulu. Itulah semangat yang kami tekankan," ujar Willy di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis, 31 Oktober 2024.


Natalius Pigai mengajukan permintaan tambahan pegawai dari 188 orang menjadi 2.544 orang dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR pada Kamis, 31 Oktober 2024. 

"Saat ini kami hanya memiliki 188 staf, dan dengan struktur baru, saya membutuhkan 2.544 staf," jelas Pigai. 

Penambahan pegawai ini, menurut Pigai, memerlukan peningkatan anggaran untuk belanja pegawai. Dengan jumlah pegawai yang ada sekarang, kementerian membutuhkan Rp14 miliar untuk gaji. 

Jika struktur baru dengan 2.544 pegawai terealisasi, biaya gaji pegawai akan melebihi Rp1,2 triliun, belum termasuk anggaran untuk program dan pembangunan.


Yasonna Laoly, anggota Komisi XIII DPR, menyebut usulan anggaran Rp20 triliun untuk Kementerian HAM sebagai tidak realistis. Yasonna menghargai semangat Pigai sebagai aktivis HAM, tetapi ia menilai perlu menyesuaikan dengan realitas. 

"Semangatnya sebagai aktivis HAM sangat baik, tapi kita juga harus realistis," ujar Yasonna di kompleks gedung DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.


Pigai menyatakan kementeriannya tidak memiliki program 100 hari kerja, melainkan fokus pada program kondisi darurat untuk pembangunan masyarakat, bangsa, dan negara. 

"Kami fokus selama lima tahun jika dipertahankan," tegas Pigai dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi XIII DPR, Kamis, 31 Oktober 2024.