JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Wartawan Republik Indonesia (DPP PWRI) Dr. Suriyanto PD, SH, M.Kn, mengungkapkan, memasuki tahun 2023, memiliki sejumlah agenda strategis, untuk mengawal perubahan bagi bangsa dan negara.

Sebagai organisasi profesi jurnalis, kata Suriyanto, PWRI memiliki peran strategis, dalam mengawal pembangunan melalui jurnalisme yang sejuk.

“Sebagai organisasi profesi, PWRI ini memiliki peran strategis dalam mengawal pembangunan, melalui karya jurnalistik yang baik, mengedukasi masyarakat, kritis tapi tetap konstruktif, dengan tetap berpatokan pada kode etik jurnalistik,” kata Suriyanto kepada awak media di Jakarta, Senin, 2 Januari 2023.

Memasuki tahun politik menuju Pemilu 2024, Suriyanto kembali menegaskan, jurnalis harus mampu menelaah dan melakukan kajian-kajian terhadap berita-berita politik, sebelum dipublikasikan, jangan membuat berita hoaks, atau berita yang berpotensi menimbulkan gesekan dan kegaduhan.
Informasi (berita) bohong atau hoaks menjadi kekhawatiran pada 2023 dan 2024. Pada 2023 sudah mulai dilakukan persiapan jelang Pemilu 2024. Dan pada 2024, merupakan puncak perhelatan politik nasional tertutama suksesi kepemimpinan.

Suriyanto menambahkan, dengan beragamnya dinamika seputar tahun politik ini, perpecahan pun kerap terjadi di masyarakat. Oleh karena itu, untuk menjaga kestabilan kondisi bermasyarakat, seluruh pihak harus aktif berperan termasuk para jurnalis, khususnya anggota PWRI.

“Jurnalis itu harus berperan untuk menjaga supaya perbedaan aspirasi politik itu tidak menimbulkan konflik di masyarakat, dengan apa? Yaitu dengan karya-karya jurnalistik yang baik, dan sejuk, ” tegas Suriyanto.

Suriyanto juga menyinggung rencana Mukernas PWRI pada bulan Maret 2023 mendatang.

“ Agenda strategis tak kalah penting, adalah penyelenggaraan Mukernas PWRI, yang Insha Allah akan kita laksanakan bulan Maret 2023 mendatang. Dalam Mukernas ini, kita akan tentukan arah kebijakan organisasi ke depan, sehingga PWRI menjadi organisasi yang profesional, akuntabel, dan mampu mengawal perubahan bagi bangsa dan negara,” pungkasnya mengakhiri. (Das/red)