Dikatakan Ketua Milenial Kota Pekanbaru, Teva Iris bahwa pihaknya datangi Kejari untuk melaporkan mantan Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru.

“Kami datang ke sini untuk melaporkan kasus indikasi tindak pidana korupsi sebesar kurang lebih 50 Miliar rupiah dan kaitan dana rutin antara lain untuk anggaran makan minum, anggaran kendaraan dinas dan anggaran publikasi sebesar Rp 24 Miliar TA 2020 di DPRD Kota Pekabaru. Kami menduga fiktif, dan masih banyak lagi item-item yang kami laporkan pada hari ini, ” jelas Teva Iris pada awak media ini usai menyerahkan laporan.

Dari data yang dihimpun, lanjut Teva memenuhi syarat, bahwa ini sangat ranah melawan hukum dan dalam laporan yang disampaikan ke Kejari Pekanbaru dan telah disertakan bukti-bukti pendukung, seperti bukti pelaksanaan rapat zoom, kwitansi rumah makan yang diduga difiktifkan dan lainnya. 

Selanjutnya, diminta pihak Kejari Kota Pekanbaru untuk menindak lanjutinya dan meminta ke Walikota Pekanbaru mencopotkan jabatannya.

“Data yang kami temukan ada beberapa item yang disampaikan oleh Bapak Larshen Yunus, persoalan data kita sudah lengkap hingga kita tunggu dari pihak Kejari Pekanbaru. Alhamdulillah, kami juga didampangi dari mahasiswa dan Lira bersama-sama kita menegakan keadilan,” ujar Ketua Teva Iris.

Ditambahkan Larshen Yunus, bahwa awal terjadinya data publikasi melalui Pemuda Milenial Ketua Teva Iris, setelah ditelusuri web site DPRD, sebelumnya aktif tapi ketika kasus ini bergulir pihaknya cek tidak bisa lagi. 

Menurutnya, pada tahun 2019 itu awal pendemi Covid-19 dan maraknya pada tahun 2020 dan setelah ditelusuri ternyata banyaknya kegiatan kegiatan DPRD Pekanbaru. Padahal data yang mereka input itu kebanyakan virtual atau zoom meet.

“Saya berharap kepada Kejari bahwa temuan-temuan mobil dinas ini bukan perorang saja, tapi ada beberapa puluhan mobil dinas. Untuk itu kami minta kepada Kejari bukan hanya satu person saja dan saya berharap nanti semua yang ada didata kami itu semuanya dipanggil," tukas pria yang akrab disapa Yunus ini dengan lugas.

Tambahnya lagi, yang tidak berdinas mobil dapat dikembalikan lagi dan dugaan oknum-oknum yang terlihat didalam sana ada sudah ditahan tetapi didalam data namanya masih ada sebagai penguasa mobil dinas. 

"Dan ada satu dugaan salah satu anggota DPRD yang masih menggunakan mobil dinas yang mendapatkan transportasi yang masih aktif berinisial (S). Kami juga meminta kepada Kejari bukan hanya satu fokus saja dan saya akan kawal persoalan ini sampai akhir,” tegas Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Larshen Yunus.

Ditempat yang sama, Muhammad Ikrom Demisioner Gubernur Feb UIR ketika dimintai tanggapannya terkait indikasi korupsi yang terjadi di Sekretariat DPRD Kota Pekanbaru, dirinya mengaku bahwa siap mengawal dan menunggu hasil dari Kejari Kota Pekanbaru.

“Saya kordinator Mahasiswa dari Pemuda Milenial Pekanbaru, pada hari ini menduga adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan Eks Plt Sekwan DPRD Kota Pekanbaru. Kami Mahasiswa Pekanbaru, khususnya PMP akan mengawal dan akan terus dan jika tidak ada kejelasan dari pihak kejaksaan maka akan kami lakukan unjuk rasa dan turun ke jalan. Ideolis mahasiswa adalah pergerakan mahasiswa,” pungkas Demisioner Gubernur Feb UIR. (rls/tim)

 

 Editor : Edriwan