“Pers jangan hanya menjadi penonton. Kalau memang ada dugaan tindak pidana korupsi yang sedang ditangani aparat penegak hukum, pers harus ikut mengawal agar prosesnya berjalan transparan dan tidak berhenti di tengah jalan,” kata Erwin kepada wartawan di Pekanbaru.

Ia menegaskan, pemberitaan mengenai dugaan perkara korupsi harus dilakukan secara profesional dan berimbang. Pers tidak boleh menghakimi pihak mana pun sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan tetap.

Namun, menurutnya, prinsip praduga tak bersalah juga tidak boleh dijadikan alasan untuk mengabaikan fungsi kontrol sosial pers.
“Pers harus berani mengungkap fakta, tetapi tetap berpegang pada kode etik jurnalistik. Mana yang fakta, mana yang keterangan penegak hukum dan mana yang masih berupa dugaan harus dijelaskan secara terang kepada masyarakat,” ujarnya.

Erwin juga mendorong aparat penegak hukum untuk menyampaikan perkembangan penanganan perkara secara transparan kepada publik sepanjang tidak mengganggu proses penyelidikan maupun penyidikan.

“Kalau memang ada dugaan penyimpangan dana dalam jumlah besar, tentu masyarakat berhak mengetahui bagaimana proses pengusutannya. Siapa yang bertanggung jawab harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan melalui opini,” katanya.

Ia berharap media massa di Riau terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan menyajikan informasi berdasarkan fakta, sekaligus memberikan ruang klarifikasi kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara.

Menurutnya, transparansi proses hukum penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta memastikan dana yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat dikelola sesuai ketentuan.

“Biarkan proses hukum membuktikan semuanya. Pers mengawal, masyarakat mengawasi, dan penegak hukum bekerja secara profesional. Siapa pun yang terbukti bersalah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara pihak yang tidak terbukti bersalah juga harus mendapatkan kepastian hukum,” pungkasnya.**