Meski begitu, bukan berarti seluruh PNS akan dipecat dan digantikan robot. Melainkan kolaborasi antara sumber daya manusia dengan teknologi yang saat ini sudah mulai banyak dilakukan seperti saat pembuatan SIM dan Paspor.

"Banyak sekali saat ini pelayanan publik yang tidak membutuhkan tatap muka, tapi menggunakan aplikasi. Publik yang meminta layanan dapat mengunggah dokumen digital sebagai syarat administratif, dan jika memenuhi syarat maka dokumen yang diminta dapat diunduh setelah diterbitkan oleh kementerian/lembaga (K/L) terkait," jelasnya.

Terkait kapan waktu PNS digantikan robot, konsep ini akan terus dimatangkan dan butuh perencanaan yang lebih komprehensif. Untuk itu, waktu yang dibutuhkan juga tidak singkat.

"Kalau digitalisasi pelayanan sudah dimulai sejak beberapa tahun lalu, namun karena pandemi ini terjadi percepatan digitalisasi pelayanan oleh K/L," jelasnya. (*)