Anggota DPD-RI Asal Aceh Ingatkan Pemerintah Soal Harga BBM
JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman atau Haji Uma, mengingatkan pemerintah untuk mempertimbangkan kembali kebijakan penyesuaian atau menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi.
Hal itu disampaikan senator asal Aceh tersebut, menyikapi kebijakan pemerintah yang menaikkan harga BBM bersubsidi pada, Sabtu, (03/09/22), lalu.
"Menaikkan harga BBM bersubsidi ditengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit saat ini sungguh tidak tepat. Karena berbagai komoditas lain akan ikut naik harganya dan masyarakat akan semakin terjepit," ujar Haji Uma, Rabu (7/9/2022).
Haji Uma mengingatkan, masifnya gelombang penolakan melalui aksi demonstrasi diberbagai daerah menjadi peringatan bagi pemerintah bahwa masyarakat menolak keras dan dalam hal ini pemerintah mesti berhati-hati.
Bahkan, menurut Haji Uma. Jika kenaikan harga BBM bersubsidi atas dasar pertimbangan BBM subsidi selama ini banyak dimanfaatkan kalangan mampu atau penjelasan Menteri Keuangan terkait kuota APBN, maka mestinya yang harus dilakukan adalah mengawasi serta menertibkan distribusinya agar tepat sasaran, bukan malah menaikkan harga BBM.
"Pemerintah harus pertimbangkan kembali kebijakan itu dan segera batalkan, kasihan rakyat jadi makin terjepit. Lebih baik fokus pada upaya menertibkan distribusi agar tepat sasaran, jika itu jadi dasar kebijakan menaikkan harga BBM bersubsidi," sampai Haji Uma.
Disisi lain, Haji Uma juga menyesalkan sikap pemerintah yang memaksa pihak SPBU swasta, yakni Vivo untuk ikut menaikkan harga BBM Ron 89 agar sesuai dengan harga yang ditetapkan pemerintah.
Ditambahkan Haji Uma, mestinya pemerintah senang rakyatnya masih terbantu SPPU swasta, bukannya malah memaksa mereka untuk ikut mencekik rakyat yang sedang sekarat dengan ekonominya.
"Ini aneh dan sangat kita sesalkan, pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi. Namun saat ada SPBU swasta yang masih menjual BBM murah malah dipaksa ikut menaikkan harganya. Mestinya pemerintah senang karena rakyat masih bisa dapat BBM lebih murah, tapi malah memaksa mereka untuk ikut mencekik rakyat," tutup Haji Uma. (Rls/Juliadi)


Berita Lainnya
Bakamla RI Buka Round Table Discussion Building Indonesia-Vietnam Maritime Partnership
Kapolri Instruksikan Percepat Penanganan Wilayah Bencana dan Tingkatkan Pelayanan Warga Kebutuhan Khusus
DPC PJS Deli Serdang Dikukuhkan, Damos Simatupang Resmi Memimpin
NCW Nilai Langkah Pemberantasan KKN oleh KPK, Polri, dan Kejagung Terlihat Lambat dan Minim Respons
Cegah Konflik, Kementerian ATR/BPN Akan Inventarisasi Lebih dari 500 Perizinan Perusahaan Sawit
KBO Babel dan PJS Gelar Seminar Usung Tema Keragaman Budaya Bangsa Perlu Dijaga
Tiba di Maluku, Satgas Yonarmed 1 Kostrad Disambut Oleh Pangdam XVI/Pattimura
Kapolri Minta Korlantas Terus Berinovasi
252 Dapur Program Makan Bergizi Gratis di Dihentikan Sementara, BGN Temukan Pelanggaran
Miris…! 12 Tahun Lahan Poktan TDB Dikuasai PT KPC, Ganti Untung Masih Tarik Ulur
IKAPPI: 321 Pedagang di Jakarta Positif COVID, Tertinggi Se-Indonesia
PJS dan BPJS-TK Siap Lakukan Kerjasama Perlindungan dan Keselamatan Wartawan