Indonesia Rawan Bencana, Jokowi Ingatkan Jajarannya Jangan Sibuk Bikin Aturan
JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) mengatakan Indonesia menempati ranking tertinggi negara rawan bencana . Karena itu, ia mengingatkan jajarannya jangan hanya sibuk membuat aturan, tetapi juga melaksakan aturan itu di lapangan.
"Saya ingin tegaskan beberapa hal. Pertama, jangan kita sibuk buat aturan tapi yang utama pelaksanaan di lapangan karena itu yang dilihat oleh rakyat," ujarnya saat membuka Rakornas Penanggulangan Bencana 2021 di Istana Negara, Jakarta, Rabu (3/3/2021).
Menurut Jokowi, hal utama yang harus dilakukan adalah pengendalian bencana serta penegakan standar-standarnya di lapangan. Misalnya, dalam bencana tektonik, jajarannya harus memastikan standar bangunan tahan gempa khususnya di fasilitas umum dan fasilitas sosial.
"Hal seperti ini harus dikawal pelaksanaannya, harus diikuti dengan audit ketahanan bangunan agar betul-betul sesuai dengan standar, sehingga kalau terjadi bencana di lokasi itu di provinsi itu korban yang ada bisa diminimalisir," jelasnya.
Selain mengaudit standar kesiapan bencana, Jokowi juga mengingatkan jajarannya melakukan koreksi dan penguatan apabila ada hal yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan. "Dicek dan dikoreksi lagi," tukas dia. Baca juga: Selama 10 Tahun Terakhir, Rata-rata 1.183 Orang Meninggal Akibat Bencana
Dalam pembukaan Rakornas Penanggulangan Bencana 2021, turut hadir Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy dan Kepala BNPB, Letjen TNI Doni Monardo. Selain di Istana, kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh jajaran BPBD. (*)


Berita Lainnya
Berkas Dinyatakan Lengkap, Polri: Bukti Komitmen Usut Tuntas Kasus Duren Tiga
Ridwan Hisjam Sebut Masyarakat Masih Banyak Menggunkan Energi Fosil
Prabowo-Gibran Umumkan Kabinet Merah Putih, Kolaborasi Pengalaman dan Inovasi
Pembangunan Energi Terbarukan, Pertamina Siap Digandeng Pemerintah
Pegawai Honorer Juga Akan Dapat Rp 600 Ribu, Berikut Jadwalnya
KPK Tahan Pejabat Bea Cukai Terkait Suap Importasi, Rp5,19 Miliar Uang Tunai Disita
Kepala Bakamla RI Lepas Kendaran Pengangkut Bantuan Peduli Semeru
JK Diusulkan Jadi Ketum PBNU, PWNU Jatim: Pak Moeldoko Jadi Ketum Demokrat Gimana?
Sejumlah Pakar Hukum Menilai Mardani Maming Tidak Terbukti Melakukan Korupsi, Ini Buktinya
Giliran DPC PJS Batu Bara Resmi Terdaftar di Kesbangpol
Berikan Pelatihan Jurnalistik Untuk Mahasiswa, DPC PJS Metro: Jadi Wartawan Bukan karena Pilihan Terakhir
Hasil Musda, Rian Terpilih Secara Aklamasi Sebagai Ketua DPD PJS Kepri