Sesuai dengan Keputusan Bersama 5 Kementerian/lembaga yaitu Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokasi, Kementerian Dalam Negeri, KASN, BKN dan Bawaslu, tentang Pengawasan Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2020, karena amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.

"Dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN disebutkan bahwa setiap Pegawai ASN tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun," kata Tjahjo dalam rilis yang diterima di Jakarta, Selasa (8/9/2020) seperti dikutip Beritasatu.com baru baru ini.

Penandatanganan SKB Netralitas akan dilakukan pada tanggal 10 September 2020 di Kementerian PAN-RB.

"Pada setiap pelaksanaan Pilkada permasalahan netralitas ASN selalu muncul ke permukaan. Negara tidak mencabut hak ASN sebagai pemilih, tetapi untuk menjaga agar ASN tetap netral, maka perlu dilakukan pengaturan agar keterlibatan ASN dalam politik praktis tidak melanggar asas netralitas," kata Tjahjo.

Adapun tujuan dari penetapan SKB itu adalah menjadi pedoman bagi Instansi Pemerintah dalam menjaga netralitas Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Oknum ASN IRM dalam postingan dimedia sosialnya, dengan jelas atau sengaja melakukan kampanye/sosialiasasi dimedia sosial. IRM melakukan foto bersama paslon dengan mengikuti gerakan simbol gerakan tangan/ gerakan yang mengindikasi keberpihakan.

Ketua GNPK Kota Dumai Ahadin SP, ST kepada awak media, Selasa (2/10/2020), meminta kepada Bawaslu Kota Dumai untuk tegas dalam setiap dugaan dan apabila ditemukan pelanggaran netralitas di Pilkada 2020.

“Jangan ada keraguan dalam penegakan sanksi bagi ASN yang nakal. Mohon diusut agar Kemendagri mendorong pemberian sanksi bagi ASN yang tidak netral baik di pusat maupun daerah sesuai dengan peraturan berlaku,” tukasnya. ***

Penulis: Edriwan