"Kami menduga kuat, bahwa dibalik aktivitas PT TAL yang menampung dan atau membeli TBS dari kebun dalam kawasan hutan dan infonya terdapat peran pejabat besar di Kuansing. Hal itu sangat bertentangan dengan Pasal 93 Undang-Undang nomor 18 tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan," ungkap Larshen Yunus, Ketua PP GAMARI.

Alumni Sekolah Vokasi Mediator Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tersebut mengatakan bahwa, Korporasi dilarang mengangkut dan atau menerima titipan hasil dari perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan didalam kawasan hutan tanpa izin, sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2 huruf d dan e.

Perlu diketahui, bahwa info sebelumnya mengatakan perusahaan tersebut akan dilaporkan ke Dit Reskrimsus Polda Riau terkait masalah pencemaran lingkungan. IPAL Pabrik Kelapa Sawitnya tumpah disaat waktu yang tak diketahui. Limbah mengalir ke sungai, sehingga yang tadinya Jernih, sungai dikawasan tersebut jadi kotor dan penuh dengan bakteri limbah.

"Konsultasi sudah kami lakukan, surat pengantar juga telah kami berikan. Tinggal besok, hari Senin kami ke bagian GAKKUM Kemen LHK di komplek Manggala Wanabakti, Jakarta, untuk menyampaikan Secara Resmi Surat Laporan tersebut.

"Mohon do'anya, agar Aparat Penegak Hukum (APH) baik itu di Kepolisian maupun di Kementerian LHK, segera menindaklanjuti temuan ini. Siapapun dia sepanjang terbukti terlibat, maka sanksi berat akan menanti," tutup Larshen Yunus, mengakhiri pernyataan persnya bersama para Aktivis GAMARI. (*)