" Evaluasi dilakukan melalui wawancara dan konfirmasi dengan sejumlah perangkat daerah yang menjadi bagian dari proses penilaian. Para pejabat yang hadir membawa berbagai dokumen atau evidence pendukung yang relevan dengan pengisian Kertas Kerja SPIP Terintegrasi," kata Insepktur Daerah Rohil H Sarman Syahroni. 

Sarman mengatakan evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan Pemkab Rohil berjalan sesuai ketentuan. Dan Melalui proses evaluasi tersebut, Pemkab Rohil berharap penyelenggaraan SPIP Terintegrasi dapat mencapai level 3. "Harapannya, penyelenggaraan SPIP Rohil mendapatkan level 3," Kata Sarman.

" Sejumlah OPD turut dilibatkan dalam proses evaluasi. OPD tersebut meliputi Inspektorat Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perhubungan, Dinas Sosial, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, serta Dinas Tenaga Kerja.

Lanjut Sarman," Keterlibatan sejumlah OPD tersebut diperlukan karena penilaian SPIP Terintegrasi tidak hanya melihat keberadaan dokumen administrasi, tetapi juga berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan yang berkaitan dengan pengendalian internal, manajemen risiko, pencapaian tujuan organisasi serta pengelolaan pemerintahan," Sebutnya.

Kemudian Tambah Sarman," Evaluasi BPKP ini diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP di lingkungan Pemkab Rohil sekaligus menjadi bahan perbaikan dalam memperkuat sistem pengendalian internal pemerintah daerah," katanya.

Dengan adanya evaluasi tersebut, diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, pengelolaan risiko serta pengendalian internal pada masing-masing perangkat daerah, ( HSY).