PANTAUNEWS, PEKANBARU – Desas-desus mengenai ketidakharmonisan antara Gubernur Riau, Abdul Wahid S.Pd.i, M.Si, dengan Walikota Pekanbaru, Agung Nugroho SE, MM, akhirnya mulai terkuak ke permukaan. Aroma perseteruan dua kepala daerah ini kian terasa dan menimbulkan keresahan di tengah publik. 

Sejak awal menjabat, Gubernur Abdul Wahid disebut-sebut kerap memicu kontroversi, baik melalui pernyataan maupun langkah politiknya. Mantan anggota Komisi XI DPR RI yang pernah terseret kasus dugaan korupsi dana CSR dari Bank Indonesia dan OJK itu kini kembali menuai sorotan. 

Tak hanya berseteru dengan Walikota Pekanbaru, sebelumnya Abdul Wahid juga sempat bersitegang dengan Wakil Gubernur Riau, Ir. H. SF Hariyanto MT. Situasi ini semakin mempertegas kesan disharmoni di tubuh Pemerintah Provinsi Riau. 

Bahkan, di internal birokrasi Pemprov, sejumlah aparatur sipil negara (ASN) dikabarkan menjadi korban demosi atau penurunan jabatan, lantaran dianggap tidak sejalan dengan sikap politik sang gubernur. 

KNPI Riau Angkat Bicara 

Menanggapi situasi tersebut, Ketua DPD I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau, Larshen Yunus, dengan nada tegas menyatakan kondisi ini sudah dapat diprediksi sejak awal. 

“Baru saja dilantik, Abdul Wahid sudah membuat suasana kebatinan masyarakat menjadi rusak. Banyak pernyataan liar yang dilontarkan, mulai dari soal hutang daerah, wacana menjual aset Pemprov, hingga ucapan kontroversial di hadapan para P3K. Semua itu membuat rakyat semakin kehilangan harapan,” ungkapnya, Senin (29/9/2025). 

Larshen juga menilai kepemimpinan Abdul Wahid jauh dari harapan.
“Sejujurnya, saudara Abdul Wahid ini bukan tipikal seorang pemimpin. Hanya karena beruntung dalam situasi pilkada kemarin, ia bisa terpilih. Mentalnya tidak siap, apalagi wawasannya. Kerjanya hanya meninjau, mengecek, jalan sana-sini, habiskan dana operasional. Tapi hasil nyata? Tidak ada. Semua hanya omong kosong,” tambahnya. 

Desakan Revolusi Mental 

Lebih jauh, Ketua KNPI Riau itu mendesak agar perseteruan antara Gubernur Riau dan Walikota Pekanbaru segera diakhiri. Menurutnya, kedua pejabat publik tersebut seharusnya berfokus pada pembangunan dan perbaikan, bukan mempertontonkan konflik kepada masyarakat. 

“Kalian dipilih untuk menjalankan amanah rakyat. Jangan suguhkan hal-hal yang tidak patut. Terhadap Gubernur Riau, saya tegaskan: segeralah bertobat. Jangan sombong. Revolusi mental itu penting. Belum apa-apa rumah sendiri yang direhab seperti istana. Itu bukan teladan,” kritik Larshen Yunus. 

Ia juga menyinggung indikasi praktik KKN yang dilakukan Abdul Wahid dengan menempatkan keluarga maupun kerabat dekat di posisi strategis, termasuk di badan usaha milik daerah (BUMD). 

“Jangan sesuka hati menggunakan APBD. Semua harus transparan dan presisi. Warga Riau tidak butuh sandiwara, tapi kerja nyata,” pungkasnya. 

KNPI Riau menegaskan, pihaknya bersama elemen pemuda dan masyarakat akan terus mengawal jalannya pemerintahan. Mereka juga menyerukan agar warga Pekanbaru dan Riau pada umumnya berani menegur sikap arogansi Gubernur Abdul Wahid yang dianggap lebih mementingkan pencitraan ketimbang hasil kerja.