PANTAUNEWS, DUMAI – Menjelang peringatan Hari Kemerdekaan RI ke-80, Provinsi Riau kembali dihebohkan oleh isu sensitif: wacana “Riau Merdeka”. Kali ini, isu mencuat setelah Kolonel (Purn) Sri Radjasa Chandra, yang mengaku mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), mengungkap dugaan adanya “rapat gelap” untuk mempersiapkan deklarasi kemerdekaan Riau pada 17 Agustus 2025. 

Pernyataan itu ia sampaikan dalam sebuah podcast yang kemudian viral di media sosial, dan dikutip sejumlah media nasional. 

“Saya mendapat informasi dari jaringan lama bahwa ada pertemuan tertutup, dibicarakan soal deklarasi Riau Merdeka. Ini informasi serius dan perlu diwaspadai,” ujar Sri Radjasa, tanpa menyebut lokasi, waktu pasti, atau siapa saja yang hadir. 

Namun, klaim tersebut segera mendapat respons keras dan bantahan resmi dari Pemerintah Provinsi Riau serta pihak yang dituding. 

Pemprov Riau: Isu Hoaks yang Berpotensi Memecah Belah 

Gubernur Riau, Abdul Wahid, menegaskan tidak ada gerakan politik seperti yang dituduhkan. 

“Itu hoaks. Tidak ada kegiatan atau pertemuan seperti yang disebutkan. Riau adalah bagian tak terpisahkan dari NKRI. Kami minta masyarakat tidak terprovokasi isu ini,” tegas Wahid, dikutip dari Riau Online (7/8/2025). 

Wahid juga meminta aparat penegak hukum untuk menindak tegas pihak yang menyebarkan informasi tanpa dasar, apalagi yang menyangkut keutuhan negara. 

PROJO Riau: Tuduhan Keterlibatan Adalah Fitnah 

Nama organisasi PROJO Riau ikut terseret dalam tuduhan eks-BIN ini. Ketua PROJO Riau menegaskan pihaknya tidak pernah terlibat dalam rapat atau pembahasan kemerdekaan Riau. 

“Kami loyal pada Pancasila dan NKRI. Menuduh kami ikut gerakan separatis itu fitnah yang sangat keji. Jika ada bukti, silakan laporkan ke polisi,” ujar Ketua PROJO Riau kepada GagasanRiau.com (8/8/2025). 

Tokoh Lokal: Tantang Tunjukkan Bukti 

Beberapa tokoh masyarakat dan organisasi lokal juga menyayangkan pernyataan Sri Radjasa yang dinilai menggoreng isu tanpa data konkret. 

“Kalau memang punya bukti, buka saja ke publik atau laporkan ke aparat. Jangan melempar isu yang membuat suasana panas di tengah masyarakat,” kata Ismunandar, tokoh masyarakat hukum adat Dumai, kepada CatatanRiau.com (12/8/2025). 

Bayang-bayang Sejarah Gerakan Riau Merdeka 

Meski isu ini dinyatakan tidak berdasar oleh pemerintah, frasa “Riau Merdeka” punya jejak sejarah panjang.
Pada 15 Maret 1999, aktivis Tabrani Rab mendeklarasikan Gerakan Riau Merdeka (GRM) di Pekanbaru, dengan alasan ketidakadilan pusat terhadap daerah penghasil migas ini. Namun, gerakan itu kemudian meredup seiring menguatnya otonomi daerah dan integrasi politik nasional. 

Analisis: Fakta vs Klaim 

• Klaim: Ada rapat tertutup mempersiapkan deklarasi Riau Merdeka (sumber: Sri Radjasa Chandra, eks-BIN). 

• Fakta: Tidak ada bukti terbuka yang dipublikasikan; tidak ada konfirmasi resmi dari aparat. 

• Bantahan: Pemprov Riau, PROJO Riau, dan tokoh masyarakat menyebut isu ini hoaks dan berpotensi memecah belah. 



Isu ini menyentuh tiga lapis penting: 

• Keamanan nasional – klaim separatisme selalu menjadi perhatian serius, tetapi harus diimbangi pembuktian yang kuat. 

• Politik lokal – tuduhan terhadap kelompok tertentu menjelang momen nasional seperti 17 Agustus rentan memicu gesekan. 

• Memori kolektif – sejarah Gerakan Riau Merdeka menjadi latar yang membuat isu ini sensitif di Riau.



Hingga berita ini diturunkan, tidak ada bukti primer yang menguatkan klaim eks-BIN tersebut. Pemerintah daerah dan organisasi yang dituding memilih untuk membantah keras sekaligus mengajak publik tetap fokus pada persatuan menjelang HUT RI ke-80. Aparat keamanan diharapkan bersikap proaktif memeriksa klaim ini untuk memastikan tidak berkembang menjadi kegaduhan yang merusak stabilitas daerah.