Oleh: Ulya Tasha, Mahasiswa universitas Syiah Kuala Ilmu Politik

BANDA ACEH, PANTAUNEWS.CO.ID - Indonesia merupakan sebuah negara berkembang dan membutuhkan tambahan sarana dan prasarana untuk kepentingan umum. Tentu saja, dana yang dibutuhkan sangat besar, dan jika dibebankan ke APBN, akan terasa berat.

Oleh karena itu, diperlukan model baru untuk pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Pemerintah mencari alternatif dengan melibatkan swasta atau swasta nasional atau asing.

Partisipasi swasta ini dapat diterapkan pada proyek-proyek yang membutuhkan modal besar. Seperti pembangunan jalan tol, pengusahaan migas, pembangunan bendungan, pembangunan pusat perbelanjaan, perluasan bandara dan pembangkit listrik.

Ini juga dapat digunakan untuk proyek yang tidak memerlukan terlalu banyak modal di berbagai bidang seperti pasar, stasiun kereta api, tempat istirahat, dan kawasan wisata.

Pembangunan sendiri merupakan hal yang sangat penting di negara berkembang. Indonesia sendiri dikenal sebagai negara dengan tingkat pertumbuhan kota yang sangat tinggi, sehingga untuk menghindari terjadinya aglomerasi penduduk di beberapa kota besar, pemerintah sendiri harus mengembangkan lebih banyak kota.

"Ada juga kota-kota kecil dan bahkan beberapa pusat desa yang sudah berkembang," katanya, Selasa, (19/04/22).

Hal tersebut dapat dicapai dengan menyediakan penduduk dengan infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur sendiri sangat penting untuk pemerataan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi karena dengan infrastruktur yang baik, infrastruktur itu sendiri sangat penting.

Dengan adanya infrakstruktur pembangunan dapat dengan mudah menghubungkan wilayah antar negara. Infrastruktur pembangunan adalah kapital atau modal pada upaya peningkatan produktivitas perekonomian negara dan bisnis peningkatan tingkat hayati rakyat secara luas.

Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan daya saing global.  
Menurut saya, keterpurukan pembangunan infrastruktur pada Indonesia, baik sebelum juga sesudah krisis ekonomi bukan hanya ditimbulkan karena faktor internal, misalnya minimnya aturan pemerintah pada sektor pembangunan, tetapi juga berdasarkan faktor-faktor eksternal.

Sering kali kita mendengar perkara pembangunan infrastruktur yang terancam gagal lantaran terganjal karena pembebasan tanah. Contoh kasus ini dapat kita lihat di Aceh, yang dimana pembangunan Jalan Tol Sigli-Banda Aceh seksi I berdasarkan kecamatan Padang Tiji, Pidie ke seksi II Lembah Seulawah-Jantho, Aceh Besar, telah tersambung.

"Tetapi pembangunan itu belum sepenuhnya tuntas lantaran terdapat sebagian kecil lahan dipinggirnya belum terbebaskan lantaran aneka macam alasan,"ujarnya

Proyek infrastruktur ini sangat penting, karena diera pandemi ini bisa membuka lapangan kerja baru dan akan banyak membutuhkan pekerja untuk membangun jalan tol.

Beberapa pembangunan infrastruktur sedang berlangsung dan beberapa sudah selesai. Pembangunan infrastruktur difokuskan pada proyek-proyek strategis untuk mendukung konektivitas antar wilayah, sehingga dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi ke Aceh.

Namun, kita tahu bahwa pendanaan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membangun infrastruktur, dan saat ini kita juga mendapatkannya dari utang dan kemungkinan investasi dari investor asing, tetapi jika kita tidak memulai sekarang, kita berencana untuk mengembangkan secara merata.

Pemerintah akan terus menunda, dan itu akan berlanjut untuk waktu yang lama. Maka utang luar negeri sendiri merupakan pilihan yang tepat untuk membantu biaya pembangunan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia, yang dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya, tetapi juga harus dilakukan dengan prinsip yang sangat bijaksana agar tidak terjun bebas.

Negara menjadi utang luar negeri jangka panjang, dan membebani masyarakat karena akumulasi utang yang sangat besar. 
Semua program pemerintah dapat berjalan dengan baik dan lancar sesuai rencana berkat kerjasama pemerintah pusat dan daerah di semua tingkatan dan dukungan antusias masyarakat.

Ulya juga menambahkan. Keamanan dan stabilitas politik di Aceh sangat penting bagi pembangunan dan kemajuan Aceh, baik dari segi infrastruktur maupun masyarakat. (Juliadi)