PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menerima pembayaran denda dari tiga terpidana perkara korupsi sebesar Rp800 juta. Mereka adalah Ahmad Fauzi, Krisna Olivia dan Salman Alfarisi Hanafi.
Ahmad Fauzi merupakan eks Kepala Kantor Wilayah Regional BNI 46 Sumatera Barat yang menjadi terpidana korupsi kredit fiktif di BNI 46 Pekanbaru. Ahmad Fauzi divonis pidana penjara selama 10 tahun, denda Rp700 juta atau subsider 6 bulan kurungan badan.
Krisna Olivia dan Salman Alfarisi Hanafi merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau. Keduanya terlibat perkara pungutan liar dalam pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru.
Krisna Olivia dan Salman Alfarisi Hanafi divonis oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negari Pekanbaru masing-masing 1 tahun 6 bulan dan denda masing-masing Rp50 juta atau subsider 3 bulan kurungan badan. Keduanya tidak mengajukan banding.
"Kami telah menerima pembayaran denda dari terpidana Ahmad Fauzi, Krisna Olivia dan Salman Alfarisi sebesar Rp800 juta," ujar Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Pekanbaru, Agung Irawan, Rabu (16/3/2022).
Pembayaran denda oleh Ahmad Fauzi berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI nomor 2292 K/PID. SUS/2015, tanggal 16 November 2015. "Denda dibayarkan terpidana Ahmad Fauzi sebesar Rp700 juta," kata Agung.
Untuk terpidana Krisna Olivia dan Salman Alfarisi, pembayaran denda berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor 35/Pid Sus-TPK/2021/PN.Pbr, tanggal 25 Oktober 2021. Denda yang dibayar masing-masing Rp50 juta.
Pembayaran denda dilakukan oleh pihak keluarga terpidana dan diterima oleh Bendahara Penerima Kejari Pekanbaru didamping Kasubsi Penuntutan dan Eksekusi Tindak Pidana Khusus, Dewi Shinta Dame Siaahan serta staf Pidana Khusus.
"Pembayaran denda sejak Januari hingga 15 Maret. Selanjutnya uang denda disetorkan ke kas negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Kejari Pekanbaru," tutur Agung. (*)
Berita Lainnya
Dibalik Langkanya Minyak Goreng, Pemerintah Harus Memberi Solusi
'Kader Instans vs Kader Militan'
Mungkinkah Golkar Riau Musdalub Pasca Kalah Pilkada 2020? Ini Kata Pengamat
Edukasi Hukum Equality Before The Law Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia
Pileg 2024 Mendatang, Ajang Kontestasi Politik Paling Berat Rebut Hati Rakyat
Seberapa Besar Efek Debat Capres-cawapres Bagi Pemilih Mengambang
NIKMATNYA || SECANGKIR KOPI
Serangan Balik Para Serdadu Amatiran Dari Basis Marginal
Pengaruh Mudik dengan Ekonomi Masyarakat Di Sekitar Lintasan
Takabbur Littawadhdu'
Lantik DPW dan DPD PAN se-Riau, Zulhas Minta Pengurus Fokus Bantu Rakyat
PENGELOLAAN ANGGARAN