Ditambahkannya, ada aturan yang memperbolehkan sumbangan dari orang tua murid dan harus mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah.

Dia menjelaskan, dalam peraturan tersebut dikatakan jika penggalangan dana dan sumber daya pendidikan lain dilakukan untuk menutupi kekurangan biaya satuan pendidikan, membiayai program/kegiatan terkait peningkatan mutu sekolah yang tidak dianggarkan, mengembangkan sarana prasarana, membiayai kegiatan operasional Komite Sekolah secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Ini harus dilakukan pertimbangan sebelum diputuskan dan saya berharap ini tidak menjadi beban bagi seluruh orangtua/wali murid. Apalagi dalam kondisi saat jepitan ekonomi dan dipastikan tidak semua orangtua/ wali murid memiliki kemampuan ekonomi yang sama,” ungkap Politisi Partai Golkar ini dengan tegas.

Anggota DPRD Dumai dua periode yang cukup dikenal lantang dan kritis ini, tidak ingin persoalan negara atau daerah menjadi beban masyarakat. Terkait pembelian lahan untuk perluasan sekolah seharusnya dibicarakan kepada instansi terkait dan dapat dimasukkan dalam Musrenbang.

“Intinya sebagai wakil rakyat, kita tidak menginginkan ada timbul persoalan ditengah tengah masyarakat. Apalagi ditemukan adanya dugaan pemaksaan dan berbenturan dengan Perundang-undangan Permendikbud, kita akan tindak tegas,” tukasnya lagi.

Beber Edison, dirinya bersama Komisi I DPRD Dumai akan memperdalam terkait regulasi pembelian lahan di SDN 003 Bukit Kapur.  

“Ingat, dunia pendidikan saat menjadi atensi dan apalagi coba coba mencari keuntungan pribadi. Setiap kegiatan sekolah harus sesuai Permendikbud dan Saran Tindak Saber Pungli,” pungkas Wakil Rakyat yang kabarnya digadang-gadangkan maju di Pilkada 2024 mendatang. (*)

Penulis: Edriwan