Jaksa Agung : Tidak ada Kompromi Untuk Jaksa yang terlibat Kasus Korupsi
Jakarta ( PantauNews.co.id) - Jaksa Agung Muhammad Prasetyo menegaskan, tidak ada kata kompromi untuk jaksa yang ikut terlibat dalam kasus korupsi.
"Kita tidak ada kata kompromi, makanya saya perintahkan untuk oknum jaksa yang saat itu masih dipanggil dan diharapkan datang ke KPK, itu saya katakan diantarkan saja langsung," kata Jaksa Agung Prasetyo di Mataram, Jumat (23/8/2019).
Jaksa Agung mengungkapkan hal tersebut usai menghadiri peresmian pembangunan gedung Kejati NTB dan Kejari Mataram, di Jalan Langko, Kota Mataram.
Hal itu diungkapkannya menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Senin 19 Agustus 2019 lalu di Yogyakarta, terkait kasus suap lelang proyek pengadaan drainase di Pemkot Yogyakarta.
Dalam kasus tersebut dua jaksa telah ditetapkan KPK sebagai tersangka. Seorang jaksa dari Kejari Yogyakarta Eka Safitra yang merupakan anggota Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D).
Kemudian yang kedua adalah Satriawan Sulaksono, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Surakarta, yang belakangan diantarkan langsung ke penyidik KPK oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Jan S. Maringka.
Berkaca dari kasus tersebut, Prasetyo mengatakan bahwa jaksa yang bertugas di seluruh daerah mencapai 10.000 lebih.
Namun demikian, dia tidak memungkiri masih ada jaksa yang masih menggunakan paradigma lama dengan kerja asal-asalan, suka menyalahgunakan kewenangan, dan mengambil kesempatan dalam menangani sebuah kasus.
"Ini (paradigma lama) yang harus ditinggalkan, sudah bukan zamannya lagi. Semua tenaga, pikiran dan waktu kita semata-mata harus didedikasikan untuk mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan kita," ujarnya seperti dilansir Antara.com.
Dari kasus OTT KPK tersebut dia mengharapkan masyarakat untuk tidak memunculkan persepsi buruk terhadap program TP4D.
"Jadi yang salah itu bukan program TP4D, tapi manusia pelaksananya itu, satu dua orang itu. Karena itu saya katakan, tidak pernah ada kompromi kita," ucapnya.
Berita Lainnya
Polisi Tolak Laporan soal Ucapan Puan 'Semoga Sumbar Dukung Negara Pancasila'
Terapkan Aspek HSSE Secara Berkelanjutan, PT KPI Unit Dumai Raih Penghargaan 4 Stars Gold di HSEIA 2023
Antisipasi Unjuk Rasa dan Mogok Kerja Secara Masal, Polres Dumai Gelar Patroli Skala Besar
Coffe Morning Bersama Insan Pers, Pelindo Dumai Berharap Hubungan Semakin Baik
Wujudkan Kamtibmas Sejak dini, Polsek Rupat Berikan Bimbingan Pada Siswa
Babinsa, Bhabinkamtibmas dan Puskesmas Selakau Terapkan Prokes
Sefnat Waicang Sampaikan Aspirasi Masyarakat Grime Nawa ke DPD RI
Indonesia Kurang beruntung Melawan Thailand Di kejuaraan Piala AFF 2016
Lakukan Progres di Tahun 2022, DPW LPPKI DKI Jakarta Merestrukturisasi Organisasi
Menkumham Bantah Ringankan Hukuman Koruptor di RKUHP
Tak Ada Demokrasi Tanpa Kebebasan Pers, Tak Ada Kebebasan Pers Tanpa Demokrasi
Hendri Sandra - Ahmad Maritulius Digadang-gadangkan 'Saling Rebut' Dukungan DPP NasDem