Selanjutnya, salah satu OPD yakni Dinas PUPR Dumai yang sudah dua tahun lebih dijabat Pelaksana Tugas (Plt) ini tak kunjung di assessment. Pernah diberitakan sebelumnya, Dinas PUPR Kota Dumai ini telah terjadi kekosongan diketahui sekian tahun pasca Walikota Dumai H Zulkifli AS menjabat sebelum lepas ke tangan H Paisal.

Ketika dikonfirmasi Sekretaris Daerah Kota (Sekdako) Dumai H Indra Gunawan, diakuinya bahwa Dinas PUPR tidak ikut dilelang.

“Iya, untuk PUPR Dumai belum lagi,” ungkap singkap Indra Gunawan, Sekdako Dumai, Jumat (1/2/2022).

Ditempat terpisah, ditanggapi salah satu pemerhati sosial publik di Kota Dumai Mufaidnuddin, menyebutkan bahwa hal ini dapat menimbulkan anggapan negatif ditengah tengah masyarakat kepada Walikota.

Ditambahkan Mufaidnuddin, pernyataan tidak adanya pejabat titip-titipan ini terjawab sudah. Minimnya peserta asessement dan ini terlihat rendahnya animo para ASN di Kota Dumai khususnya yang golongan tinggi untuk mengikuti ajang kompetisi kenaikan jabatan tersebut.

“Kita tidak masuk keranah prerogatif Walikota. Coba kita buka data ASN di Kota Dumai yang golongannya 4a ketas dan dugaan kemungkinan jumlahnya cukup banyak sebagai salah satu persyaratan assessment. Dari sini, dapat kita lihat dan faktanya adanya dugaan lelang jabatan ini bernuansa politis dan bahkan juga mengarah ke gratifikasi,” papar Mufaidnuddin.

Sebutnya lagi, munculnya kecurigaan terkait kekosongan jabatan di Dinas PUPR Kota Dumai yang mendekati hampir tiga tahun ini, tak kunjung di assessment.

“Ada apa ini. Sudah dua kali assessment ini dianggarkan dan kenapa Dinas PUPR tidak dilelang dan wajar ini menuai tanda tanya besar dipermukaan publik,” ucapnya seraya heran.

Sebut Mufaidnuddin lagi, ajang lelang jabatan Eselon II ini terkesan formalitas dengan minim peserta. Tambahnya, colon peserta assessment dipastikan lulus, karena persyaratan wajib diikuti sebanyak 3 orang masing masing OPD yang akan dilelang.

“Bisa kita lihat assessment sebelumnya, diikuti hanya 29 ASN dari 18 OPD yang dilelang. Jika satu OPD wajib diikuti minimal 3 orang, otomatis jumlah pesertanya semakin banyak. Aneh bin ajaib dan jangan bilang tidak ada istilah titip-titipan,” tukas Mufaidnuddin dengan ketus.

Diakhiri Mufaidnuddin, perbaikan mutu pelayanan publik dapat terhambat jika adanya tebang pilih dan ‘meng-anaktirikan’, terus apalagi adanya adanya politik balas budi saat di Pilkada Dumai 2020 lalu.

“Kita lihat saja nanti, apakah pemilihan pejabat dari 3 jabatan eselon IIB ini berdasarkan prestasi serta nilai tertinggi. Jika tidak, artinya tak usah digelar assessment dan buang buang anggaran saja,” pungkasnya. (*)

Penulis: Edriwan