Jakarta, PantauNews.co.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi normatif hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, dia mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Kamis (1/10/2020).
Menurut dia, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujarnya.
Negara Punya Kalkulasi
Dia menilai, pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan. Kendati begitu, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu mengganggu stabilitas politik.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," jelas Moeldoko.
KAMI Dipimpin Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin
Seperti diketahui, gerakan KAMI diinisiasi sejumlah tokoh seperti, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Said Didu. Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020.
KAMI telah melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Namun saat melangsungkan acara di Surabaaya, memicu demo sejumlah orang. Hingga akhirnya acara KAMI dibubarkan paksa oleh polisi. ***
Berita Lainnya
Irjen Argo: Kapolri Berikan Instruksi ke Jajaran Seluruh Indonesia Lakukan Operasi Berantas Premanisme
Haji Uma Akan Usulkan Agenda Rapat Kerja dengan Kementerian
PJS Labuhanbatu Berbagi Kasih: Menguatkan Solidaritas Antar Jurnalis
PDIP Jawab IPW, Reshuffle Kabinet Muncul dari Presiden Bukan Pengamat
TRH Fasilitasi Pengobatan Bocah Bocor Jantung Asal Aceh Jaya
Mr Kenji Temui Prof Ngabalin Bicarakan Pengembangan dan Pengiriman Magang Mahasiswa ke Jepang
Polri Harus Tetap Independen, Wacana Pengalihan ke Kemendagri atau TNI Dinilai Ahistoris
Tidak bisa Lagi Jualan Di TikTok, Imbas Dari Larangan pemerintah Memakai Social Commerce
Kapolri Dianugerahi Bintang Kartika Eka Paksi, Swa Bhuana Paksa dan Jalasena
Ketua Dewan Penasihat DPP PJS Menjadi Narasumber dalam Pekan Wirausahaan ITL Trisakti 2024/2025
Bangun Sinergitas, DPC PJS Tebingtinggi Sambangi BNN Tebingtinggi
Ternyata Ini Penyebab Gangguan Akses Telekomunikasi Wilayah Anambas dan Natuna