Jakarta, PantauNews.co.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi normatif hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, dia mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Kamis (1/10/2020).
Menurut dia, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujarnya.
Negara Punya Kalkulasi
Dia menilai, pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan. Kendati begitu, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu mengganggu stabilitas politik.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," jelas Moeldoko.
KAMI Dipimpin Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin
Seperti diketahui, gerakan KAMI diinisiasi sejumlah tokoh seperti, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Said Didu. Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020.
KAMI telah melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Namun saat melangsungkan acara di Surabaaya, memicu demo sejumlah orang. Hingga akhirnya acara KAMI dibubarkan paksa oleh polisi. ***
Berita Lainnya
Siap-siap! Desember atau Januari Masyarakat Mulai Disuntik Vaksin Corona
Pertamina Berambisi Menjadi Perusahaan Energi Global Terkemuka Dengan Reputasi Baik, Diakui Sebagai Environmentally Friendly
Misharti: Masyarakat Tak Perlu Jauh - jauh Lagi Berobat hingga ke Luar Negeri
FFWI Tolak Menilai Pelaku Kekerasan atau Perundungan Sekual
Disambut Dewan Pers, Ridwan Mooduto Sampaikan Rencana Munas I PJS
Bahaya Judi Online, Satgas Pemberantasan Dibentuk
Bulan Bakti PT Timah Tbk di Pangkalpinang Diikuti Ratusan Peserta, Warga Berharap Tahun Depan Diadakan Lagi
Sertifikasi PSEF Bukti Legitimasi Layanan Telefarmasi Alodokter
Ternyata Ayah Atta Halilintar Poligami, Cerai Lalu Dipolisikan
PT. KAI Sediakan Layanan Pemeriksaan GeNose C19 di Stasiun, Berikut Syaratnya
Jaksa Agung Terima Kunjungan Pimpinan Ombudsman
Ketum DPP PJS Silaturahmi dan Verifikasi Kantor DPD PJS Jambi