Jakarta, PantauNews.co.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi normatif hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, dia mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Kamis (1/10/2020).
Menurut dia, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujarnya.
Negara Punya Kalkulasi
Dia menilai, pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan. Kendati begitu, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu mengganggu stabilitas politik.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," jelas Moeldoko.
KAMI Dipimpin Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin
Seperti diketahui, gerakan KAMI diinisiasi sejumlah tokoh seperti, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Said Didu. Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020.
KAMI telah melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Namun saat melangsungkan acara di Surabaaya, memicu demo sejumlah orang. Hingga akhirnya acara KAMI dibubarkan paksa oleh polisi. ***
Berita Lainnya
Dukung Implementasi ESG Perusahaan, PT KPI RU Dumai Gelar Bulan Energy & Reduce Loss Tahun 2022
Buka Musrenbang, Kapolri Tekankan Dukung Pemulihan Ekonomi Tahun 2022
Benny Wenda Minta Bantuan China, Anggota Komisi I DPR Pastikan Hoaks
Pemerintah Terbitkan PP Pertahanan Negara, Sipil Bisa Jadi Komponen Cadangan TNI
Percepat Perlindungan Ekosistem, Apical Tanam 3.000 Pohon Mangrove di Jakarta
Kabar MA Bakal Kabulkan PK KSP Moeldoko, SBY: Jika Keadilan tak Datang Kita Berhak Memperjuangkannya
Diduga Lakukan Pencemaran Nama Baik, Pemilik Rumah Makan Gaola Laporkan Akun TikTok Milik Oknum Wartawan
Sejumlah Pakar Hukum Menilai Mardani Maming Tidak Terbukti Melakukan Korupsi, Ini Buktinya
Bupati Halmahera Timur Meninggal Dunia Usai Daftar ke KPU
Gubernur Arinal Djunaidi Dampingi Menko PMK dan Menhub Pada Rakor Penanganan Arus Balik Idul Fitri 1445 H
Gaji Honorer Petugas Kebersihan Toba Dipotong , Ketua PJS Toba: Human Error atau Penyalahgunaan Wewenang
Rakernas PJS di Palembang, Ketum DPP PJS Minta Kehadiran Pengurus DPD