Jakarta, PantauNews.co.id - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menanggapi normatif hadirnya gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Namun, dia mengingatkan agar KAMI tidak menganggu stabilitas politik Indonesia.
"Tapi jangan coba-coba mengganggu stabilitas politik. Kalau bentuknya sudah mengganggu stabilitas politik, semua ada risikonya. Negara punya kalkulasi dalam menempatkan demokrasi dan stabilitas," kata Moeldoko dalam keterangan persnya, Kamis (1/10/2020).
Menurut dia, KAMI berisi sekumpulan orang yang memiliki kepentingan. Moeldoko mengakui bahwa pembentukan sebuah gerakan tidak dilarang sebab Indonesia merupakan negara demokrasi.
"Silakan saja, tidak ada yang melarang. Kalau gagasannya bagus, kita ambil. Tetapi kalau arahnya memaksakan kepentingan, akan ada perhitungannya," ujarnya.
Negara Punya Kalkulasi
Dia menilai, pembentukan gerakan KAMI tak perlu ditanggapi berlebihan. Kendati begitu, Moeldoko menekankan bahwa negara memiliki kalkulasi apabila gerakan itu mengganggu stabilitas politik.
"Kalkulasinya sekarang sih, masih biasa saja. Tidak ada yang perlu direspon berlebihan. Tetapi manakala itu sudah bersinggungan dengan stabilitas dan mulai mengganggu, saya ingatkan kembali. Negara punya kalkulasi. Untuk itu ada hitung-hitungannya," jelas Moeldoko.
KAMI Dipimpin Gatot Nurmantyo dan Din Syamsuddin
Seperti diketahui, gerakan KAMI diinisiasi sejumlah tokoh seperti, mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin dan Said Didu. Gerakan ini dideklarasikan di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat pada 18 Agustus 2020.
KAMI telah melakukan deklarasi di sejumlah daerah. Namun saat melangsungkan acara di Surabaaya, memicu demo sejumlah orang. Hingga akhirnya acara KAMI dibubarkan paksa oleh polisi. ***
Berita Lainnya
Mantan CEO Pertamina Karen Agustiawan Bantah Keterlibatan Pribadi dalam Kontrak CCL
Jurnalis Dairi Terima KTA PJS, Perkuat Solidaritas
Skandal Etik Mengguncang KPK, CERI Desak Ketua Firli Bahuri Mundur
Wartawan Dikeroyok Saat Liput Sidak KLHK di Serang, PJS Desak APH Tangkap Pelaku Kekerasan
KPK Tahan Pejabat Bea Cukai Terkait Suap Importasi, Rp5,19 Miliar Uang Tunai Disita
Di Balik Senyum: Luka Pasien BPJS di RSUD Jambi
Gubernur Arinal Djunaidi Dampingi Menko PMK dan Menhub Pada Rakor Penanganan Arus Balik Idul Fitri 1445 H
FSBDSI Cabang Mabar Resmi Dibentuk, Ini Kata Ketua Terpilih
Hut Bhayangkara Ke 77, 34 Polda Gelar Baksos
Pilkada 2020, Masyarakat Makin Paham Pilih Pemimpin yang Berkualitas
RDP Dengan DPR, Kepala Bakamla RI Uraikan Program Prioritas Nasional Penguatan Keamanan Laut
Mumun Warga Bandung Bahagia Setelah Penantian Sertipikat 59 Tahun