Megawati: Saya dan Pak Jokowi Dibilang PKI, di Mana Nalarnya?
Jakarta, PantauNews.co.id - Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyatakan, Pancasila sebagai pijakan partai dalam berpolitik. Dan juga PDIP sebagai partai nasionalis. Maka itu, Megawati merasa sangat heran jika ada yang menuduh Bung Karno, PDIP, hingga Presiden Jokowi sebagai komunis.
"Pancasila itu lah tempat kita berpijak untuk politik. Kita ini partai nasionalis. Semua inspirasinya datang dari proklamator kita yang orang boleh saja tak senang, malah Bung Karno pernah sementara waktu dibilang komunis, saya anaknya dibilang komunis, saya kalem saja. Lho aneh kan,? Tanya Megawati dalam pidatonya di pembukaan Sekolah Calon Kepala Daerah PDIP Gelombang II, yang dilaksanakan secara daring, Rabu (26/8/2020).
"Saya ini dijadikan anggota DPR 3 kali, berarti 15 tahun, dipotong 2 tahun karena saya jadi wapres. Saya pertama kali jadi (anggota DPR) itu jaman Pak Harto. Jadi, saya kena screening tentara. Kenapa saya bisa lewat (lolos)? Jadi entengnya yang screening saya itu dong yang PKI kalau saya PKI, karena dia yang meloloskan, bukan saya minta. Kedua, kok saya bisa jadi wapres? Setelah jadi wapres, kok saya bisa jadi presiden?" ungkap Megawati.
"Tapi orang yang nggak senang selalu bilang saya ini PKI. Pak Jokowi dibilang PKI. Nalarnya itu kemana?" lanjutnya.
Dia mengatakan, sebagai Presiden Kelima RI, dirinya telah mendapatkan bintang tanda pangkat khusus. Sebagaimana bintang itu juga didapatkan Presiden RI yang lain. Sehingga, tak tepat jika para presiden itu dituduhkan yang negatif-negatif.
"Jadi ngomong itu hati-hati. Mulut itu pikiran anda. Bayangkan. Pak Jokowi dipaksa harus mundur. Loh saya sampai mikir, siapa yang milih dia (Jokowi) terus ada orang bilang suruh mundur. Padahal mekanismenya sangat jelas, presiden itu dipilih oleh rakyat. Itu gambaran pelajaran politik," tandasnya.
Menurut Megawati, para cakada PDIP tak punya cara lain harus menjadi nasionalis yang berideologikan Pancasila.***


Berita Lainnya
Wabup Manggarai Timur: Ubah Pola Pikir Dengan Membuka Lapangan Kerja
Anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Syaiful Milah: PPDB Sistem Zonasi Kurang Berkeadilan
Pasien Kartu Indonesia Sehat di Tasikmalaya Diberi Obat Kedaluwarsa
Pelantikan Sembilan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Presiden
2 OPD Pemko Dumai Tak Lakukan Lelang Jabatan, Pengamat: Ini Ada Apa?
STAI Ar Ridho Bagansiapiapi Kunjungi Politeknik Negeri Bengkalis
Upaya Selesaikan Konflik Lahan, Bupati Siak Lakukan Pembahasan Bersama BPN
Kerugian Sementara Akibat Jiwasraya Bertambah Menjadi Rp 17 triliun
APSAI Memberi Penghargaan Untuk anak Berprestasi Di Kota Dumai
Dolly S Cibro Gebrak Meja Terkait Pemotongan Gaji Guru Honorer
Dugaan Tata Kelola Management Keuangan RSUD Dumai 'Gali Lobang Tutup Lobang'
Jum'at Berkah, GJB Pemuda Sintong Kembali Saluran Sembako ke Warga Kurang Mampu