" Untuk dijadikan sebagai perubahan kebijakan umum dan prioritas plafon anggaran sementara  kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2026 yang nantinya akan dipakai sebagai rancangan penyusunan APBD perubahan tahun anggaran 2026. Perubahan atas kebijakan umum  APBD APBD dan prioritas plafon anggaran sementara, sesuai dengan pemerintah republik Indonesia  nomor 12 tahun 2019  tentang pengelolaan keuangan daerah,"Jelas Imam Suroso.

Lanjut Imam Suroso," perubahan dapat dilakukan sebagai untuk penyesuaian terhadap perkembangan yang tidak sesuai  dalam asumsi  dalam KUA dan PPAS  APBD induk  Tahun anggaran berjalan, baik sisi pendapatan belanja dan pembiayaan, kebijakan umum APBD  dan prioritas plafon anggaran sementara secara  subtansial merupakan salah satu formulasi kebijakan anggaran yang disesuaikan  dengan kondisi ekonomi daerah  KUA dan PPAS  mengarahkan bagaimana alokasi  kebijakan anggaran  yang akan dilakukan dapat  memenuhi prinsip prinsip  penganggaran berdasarkan program skala prioritas  daerah," Sebut imam Suroso.

Sambung Imam Suroso," Sejalan dengan hal tersebut,guna memenuhi ketentuan pasal 169 ayat 1 PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri nomor 14 tahun 2025 tentang pedoman penyusunan APBD Tahun anggaran2026 Bupati Rokan Hilir mengajukan kepada DPRD rancangan perubahan KUA dan PPAS kabupaten Rokan Hilir tahun anggaran 2026 sebagai bentuk penyusunan pelaksanaan APBD Tahun anggaran 2026 yang disampaikan secara resmi dalam rapat paripurna DPRD untuk selanjutnya dibahas guna disepakati dan disetujui bersama sama sesuai ketentuan yang berlaku," Ungkap Iman Suroso SE,( HSY).