PANTAUNEWS, SUMATRA — Deretan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang menghantam sejumlah daerah di Sumatra dalam beberapa hari terakhir kembali memantik kritik terhadap pemerintah. Aktivis Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, menilai kejadian ini bukan semata fenomena alam, melainkan buah dari kelalaian negara dalam menghadapi krisis iklim dan menjaga kelestarian kawasan hulu. 

Dikutip dari pikiranrakyat.com menyebutkan pada , Kamis (4/12/2025), Iqbal mengungkapkan bahwa Greenpeace sudah berulang kali menyampaikan peringatan mengenai kerentanan ekologis di Pulau Sumatra. Namun, ia menyayangkan sikap pemerintah yang dianggap abai sehingga bencana yang kini menelan ribuan korban jiwa tak dapat terhindarkan. 

Iqbal turut menyinggung data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) yang mencatat hilangnya sekitar 1,4 juta hektare tutupan hutan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sepanjang 2016 hingga 2025. Laju deforestasi itu, menurutnya, berkaitan erat dengan aktivitas 631 perusahaan pemegang izin tambang, HGU perkebunan sawit, PBPH, proyek geotermal hingga pembangkit listrik tenaga air dan mikrohidro. 

Lebih jauh, Iqbal menegaskan bahwa sejumlah pejabat di kabinet Presiden Prabowo Subianto perlu bertanggung jawab atas kondisi ekologis yang memburuk tersebut—khususnya mereka yang berwenang dalam penerbitan perizinan, pengawasan, serta dokumen lingkungan. 

Ia menyebut nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebagai pihak yang harus ikut bertanggung jawab atas dampak lingkungan yang kini dirasakan masyarakat di Sumatra. 

Menurut Iqbal, tanpa koreksi serius terhadap kebijakan tata kelola lingkungan, bencana serupa akan terus menghantui dan semakin memperburuk derita masyarakat di daerah rawan.