PEKANBARU, PANTAUNEWS.CO.ID - Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kepulauan Meranti, H Muhammad Adil SH MM, menuai tanda tanya.

Pasalnya, dari Jum'at dini hari (7/4/2023) tadi OTT itu berlangsung, pihak KPK terkesan menutup diri dari semua pihak, termasuk dari kalangan wartawan.

Seperti biasanya, target OTT langsung dibawa ke Mapolda Riau ataupun ke Mako Brimob Pekanbaru. Namun, untuk Bupati Kepulauan Meranti tersebut, kabarnya langsung diterbangkan ke Jakarta.

Bagi Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Provinsi Riau, Larshen Yunus menyebutkan bahwa OTT tersebut sangat aneh dan wajib ditelusuri. Apakah murni penegakan hukum atau justru sarat akan unsur politis.

Bagi Larshen Yunus, OTT seperti itu benar-benar telah mengganggu kondusifitas, semua orang jadi bingung dengan dugaan gaya-gaya culas ala KPK.

"Kami heran saja, selama ini Bupati Meranti dikenal proaktif dan vokal dalam menjalankan tugasnya. Bupati yang sempat membuat heboh sejagad maya se-Indonesia, hanya karena terlihat tegas dalam penyampaian argumentasi dihadapan pihak Kementerian Keuangan," ujar Larshen Yunus, dengan nada tanda penuh tanya.

Ketua KNPI Riau juga menambahkan bahwa pihaknya justru mendengar ada hubungan dan komunikasi yang tidak baik antara Bupati HM Adil dengan Ibunya. Oleh karena itu, beberapa pihak menyangkutkan peristiwa tersebut sebagai hukum karma yang diterima sang Bupati Meranti.

Hal tersebut dianggap perlu dan KPK diharapkan mampu bekerja transparan. Jangan terkesan super power dengan sesuka hatinya melumpuhkan seseorang. Semuanya mesti berimbang dan keterbukaan dalam informasi publik.

"Jujur saja kami menyampaikan, bahwa tidak semua Keputusan dari KPK itu benar 100 persen. Jangan dianggap OTT sudah bisa dibenarkan, yang bersangkutan bersalah," beber Larshen Yunus.

"Buktinya pernah mereka (KPK, red) turun di kediaman pribadi seorang pengusaha di Pekanbaru, namun sampai saat ini berita terkait hal itu banyak yang dihapus. Apa kabar peristiwa OTT yang di Jalan Tanjung Datuk itu. Apakah terkait Proyek APBD Kabupaten Bengkalis yang menyeret nama salah seorang pengusaha inisial DH, kok KPK seperti 'macan ompong'," imbuhnya, seraya bertanya-tanya.

Sampai berita ini diterbitkan, Jum'at (7/4/2023) Ketua KNPI Provinsi Riau akan segera mengutus tim untuk bergegas berangkat ke Jakarta, guna memastikan supremasi hukum terhadap Bupati Kepulauan Meranti beserta rombongan yang diangkut ke Gedung KPK. (*)