PILIHAN
Menag: Banyak Mudaratnya, Sistem Khilafah Musuh Semua Negara
Jakarta (PantauNews.co.id) - Menteri Agama Fachrul Razi berbicara soal sistem khilafah. Dia menganggap sistem khilafah lebih banyak mudaratnya.
"Saya sudah mulai lakukan secara tegas kita katakan khilafah tidak boleh ada di Indonesia. Memang kalau ngomong khilafah ini kan kalau dilihat dari aspek-aspek Alquran atau hadis-hadis dan lain sebagainya memang kontroversial," kata Menag dalam sambutannya di Lokakarya Peran dan Fungsi Imam Masjid di Hotel Best Western, Mangga Dua Selatan, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).
Fachrul mengatakan pemerintah saat ini solid melawan radikalisme. Menag juga akan aktif memberi masukan soal gerakan pro-khilafah.
"Dan mungkin nanti aparat hukum yang akan mengeluarkan keputusan," ujarnya menyambung soal tindakan memerangi radikalisme pro-khilafah.
Fachrul berharap imam-imam masjid sejalan dengan pemerintah. Dia meminta tak ada perdebatan soal khilafah.
"Kalau diperdebatkan tidak akan ada kesepakatannya, tapi buat kita kemudaratannya lebih banyak daripada manfaatnya," ujarnya.
"Dimana di muka bumi ini yang sekarang sudah negaranya nation state, negara berdaulat, pasti tidak akan ada yang menerima khilafah. Dianggap saja dia jadi musuh semua negara," imbuhnya.
Sumber : Detik.com



Berita Lainnya
Partisipasi Aktif Dalam Menjaga Lingkungan, Pertamina Raih Penghargaan Walikota Dumai
Politeknik Kelautan Kelautan Dan Perikanan Dumai Kunjungan Industri Ke Apical
Penjelasan Majalah Tempo Soal Sampul Bergambar Jokowi Berhidung Ala Pinokio
Festival Lampu Colok Mundam Gemilang 2025: Tradisi Tetap Bersinar
Klarifikasi PT RUJ Terhadap Isu Pemukulan Oleh Security Perusahaan
Mewujudkan Swasembada bawang putih 2021.
Polres Dumai Bakti Sosial ke Panti Asuhan Al-Munawarah
Kembali Ditemukan e-KTP Yang tercecer Di Banten
Pemuda Gonjong Limo Dumai Hadiri Acara PKK7
Perkembangan Budaya dan Toleransi Antar Umat Beragama Tumbuh Harmonis Di Kota Tangerang
Buka Sampai Dini Hari, Kasatpol PP akan Tindak THM HW Pekanbaru
ABPD 2020 Sudah Rampung, Wako Perintahkan Seluruh Kepala OPD Anggaran Harus Dapat Dirasakan Oleh Masyarakat