SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Ketua Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (Abpednas) Kota Subulussalam, Sahbudiyono.M menolak keras dengan adanya kegiatan pelatihan peningkatan kapasitas kelembagaan Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) yang akan dilaksanakan di Aula kantor DPMK Kota Subulussalam, besok, Kamis, (6/4/23).

Menurutnya, kegiatan tersebut sangat merugikan keuangan Desa dan merugikan kelembagaan BPK Kampong. Padahal lanjutnya, kegiatan tersebut tidak ada muatan dalam kesepakatan di musrembang Kampong masing-masing.

"Seyogianya adapun pelatihan BPK semestinya dilaksanakan di Kecamatan Masing-masing dengan tujuan peserta pelatihan minimal 3 orang dan Penyerapan materi langsung menyentuh kepada pelatihan," sampai, Syahbudiono, Rabu, (5/4/23).

Ditambahkan, Ringan Berutu, yang merupakan perwakilan ABPEDNAS Kecamatan Simpang Kiri, juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya, kegiatan pelatihan itu disinyalir seperti proyek siluman yang dilaksanakan oleh DPMK Kota Subulussalam.

"Ini jelas proyek siluman yang diwadahi oleh kepala dinas DPMK Kota Subulussalam, jangan lah ada konspirasi di anggaran desa seperti hal kegiatan ini, karena ini bukan serta merta urusan sepenuhnya anggaran Desa di atur oleh DPMK," kata, Ringan.

Menurut, Ringan, Kota Subulussalam saat ini sangat bobrok dan memalukan dengan adanya kebijakan seperti ini. "Bagaimana desa mandiri kalau masih ada titipan program dan proyek di dana Desa kami,"Ujarnya.

Disambung, Erwanto Bambang, perwakilan ABPEDNAS Kecamatan Penanggalan, juga sangat menyayangkan kegiatan tersebut. "Kegiatan ini terindikasi adanya manipulatif, yang menguntungkan kepentingan sepihak, soalnya kegiatan ini dibebankan sebesar Rp 3.000.000 setiap Desa, dikali 82 Desa total dana kegiatan ini sebesar Rp 246.000.000," bebernya.

Padahal, ditambahkannya, h kegiatan tersebut hanya dilakukan sehari saja dan kehadiran BPK dibatasi 1 orang perwakilan BPK mewakili desa masing-masing.

Tak lupt, Ansari Bancin, perwakilan ABPEDNAS Kecamatan Rundeng juga menolak kegiatan pelatihan tersebut sesuai surat keluar kepala dinas DPMK Kota Subulussalam Irwan Faisal SH pada tanggal 3 Maret 2023 No 005/334/202.
Hal ini seperti dilakukan pembodohan terhadap seluruh Aparatur BPK kota Subulussalam.

"Cukup lah tahun-tahun sebelumnya dilakukan pembodohan begini, kami minta kepada seluruh instansi terkait yang membidangi anggaran Dana Desa dan pengawasan Anggaran Dana Desa, tolong jangan ada lagi konspirasi," cetusnya.

Dia pun berharap di Kota Subulussalam akan ada Desa Maju, Desa yang mandiri, maka hal itu pihaknya menuntut APH Kota Subulussalam mengusut tuntas proyek-proyek siluman yang dititipkan di Dana Desa.

Tak mau kalah, Jamal perwakilan ABPEDNAS Kecamatan Sultan Daulat, juga sangat kuatir dengan kegiatan pelatihan itu yang berlangsung dilaksanakan. Menurutnya, akan selalu berkelanjutan setiap tahunnya dengan kegiatan yang serupa.

"Kami menolak keras kegiatan ini agar jangan lagi terulang kembali ditahun anggaran kedepannya, harapannya kegiatan ini akan bisa dilaksanakan didesa ataupun di Kecamatan dengan totalitas berhadirnya seluruh anggota BPK agar bisa penerima manfaat, menyerap ilmu materi yang dipersentasekan," tutupnya. (Juliadi)