Ketika dikonfirmasi Ketua Komite SMPN Binsus Dumai Parluhutan Harianja menyampaikan bahwa dirinya tidak mengikuti rapat saat pembahasan acara perpisahan tersebut. Selanjutnya, dikatakannya terkait adanya pungutan sebesar Rp.150.000 ini, dirinya tidak mengetahuinya.

“Saat itu saya memang tidak hadir rapat. Memang, saya sudah diberitahu bahwa akan ada kegiatan perpisahan siswa/i Kelas IX, tapi terkait pungutan sebesar itu saya tidak mengetahuinya,” kata Parluhutan Harianja saat dikonfirmasi via seluler, Selasa (29/3/2022).

Selanjutnya ditempat terpisah, Kepala SMPN Binsus Dumai Husnal Hayati mengakui bahwa ada kegiatan acara perpisahan yang akan digelar Rabu esok (30/3/2022). Ketika ditanyakan, terkait adanya pungutan sebesar Rp.150.000, Husnu Hayati seakan akan mengalihkan pembicaraan.

“Intinya kami minta dukungan kepada semua pihak agar kegiatan acara perpisahan anak kami ini berjalan lancar dan sukses,” ucapnya seraya mengalihkan pertanyaan awak media.

Rapat yang digelar tanpa dihadiri Ketua Komite SMPN Binsus Dumai dugaan menyalahi aturan. Seperti dikutip dari Repubilika.co.id, Sekretaris Jenderal Federasi Guru Independen Indonesia (FGII), Iwan Hermawan mengatakan jika uang perpisahan tersebut dipungut oleh sekolah tanpa persetujuan orang tua/komite sekolah, maka melanggar aturan alias dapat dikategorikan pungutan liar.

“Apapun pungutan dari sekolah ke siswa kalau tidak ada persetujuan orang tua bisa di kategorikan pungutan liar,” kata Iwan kepada Republika.co.id.

Iwan menyampaikan menggelar perpisahan sekolah sah-sah saja. Apalagi, kegiatan tersebut sudah menjadi tradisi di hampir seluruh sekolah, asalkan penyelenggaraan perpisahan tersebut dilaksanakan dengan sederhana yaitu, digelar di sekolah jadi tidak memberatkan orang tua.

Selanjutnya, dalam aturan dana bantuan operasional sekolah (BOS) tidak disebutkan salah satu peruntukannya untuk perpisahan sekolah. Namun, biasanya sekolah sering mengkonvensasikan dengan biaya makan minum.

“Karena perpisahan ini sudah dianggap tradisi, tidak apa-apa digelar. Tapi, jangan dijadikan kesempatan untuk mencari keuntungan,” katanya.

Informasi terangkum, pada tahun sebelumnya SMPN Binsus Dumai ini biasanya mengelar acara perpisahan di Ball Room Hotel. Namun pada tahun ini, tidak melaksanakan di Ball Room salah satu Hotel di Dumai melainkan melaksanakannya di sekolah.

Jika Terbukti Adanya Pemaksaan dan Pungli, Copot Kepala Sekolah

Ditempat terpisah, pemerhati sosial masyarakat Mufaidnuddin menjelaskan dengan banyaknya orang tua atau wali siswa yang mengeluhkan uang perpisahan ini, seharusnya Dinas Pendidikan jeli. Himbauan yang dikeluarkan ini kepada setiap sekolah agar memungut uang perpisahan sekolah sewajarnya saja tidak terlalu besar.

“Menurut saya, jangan ada pemaksaan dan apalagi memberatkan para orangtua atau wali siswa. Jika benar ada pemaksaan, ini dapat dikategorikan pungutan liar (pungli),” tukas Mufaidnuddin.

Disebutkan Mufaidnuddin lagi bahwa sumbangan bahwa adanya perbedaan antara pungutan dan sumbangan. Pungutan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa pada satuan pendidikan dasar yang berasal dari peserta didik atau orangtua/wali secara langsung yang bersifat wajib, mengikat, serta jumlah dan jangka waktu pemungutannya ditentukan oleh satuan pendidikan dasar.

Sumbangan adalah penerimaan biaya pendidikan baik berupa uang dan/atau barang/jasa yang diberikan oleh peserta didik, orangtua/wali, perseorangan atau lembaga lainnya kepada satuan pendidikan dasar yang bersifat sukarela, tidak memaksa, tidak mengikat, dan tidak ditentukan oleh satuan pendidikan dasar baik jumlah maupun jangka waktu pemberiannya.

“Berhentikan kepsek jika terbukti memaksaan untuk uang perpisahan,” katanya dengan tegas.

Selentingan informasi, Kepala SMPN Binsus Dumai ini tampaknya ‘ketakutan’ dan tak ingin pemungutan uang perpisahan ini terendus awak media. (*)

Penulis: Edriwan