• Home
  • Opini
  • Riau
    • Meranti
    • Kuansing
    • Inhil
    • Inhu
    • Rohil
    • Rohul
    • Dumai
    • Bengkalis
    • Siak
    • Pelalawan
    • Kampar
    • Pekanbaru
  • Olahraga
  • Nasional
  • Politik
  • Edukasi
  • Ekonomi
  • Otomotif
  • Sumatera
  • Hukrim
  • More
    • Kesehatan
    • Internasional
    • Video
    • News
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
SMKN 2 Dumai Tegaskan Tidak Menolak Program MBG, Penyaluran Dilanjutkan Usai Libur Sekolah
07 Januari 2026
20 Warga Kurang Mampu Rutin Terima Sembako Dari Tim GJB Pemuda Sintong
03 Januari 2026
DPRD Dumai Matangkan Regulasi Kepariwisataan, Dorong Kontribusi Pariwisata untuk PAD
29 Juli 2025
MK Tolak Gugatan, Paisal-Sugiyarto Siap Dilantik Sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Dumai
04 Februari 2025
Polres Dumai Tutup Tahun 2024 dengan Deretan Prestasi dan Komitmen untuk Keamanan Kota
31 Desember 2024

  • Home
  • News
  • Dumai

Kangkangi Hak Pasien BPJS Kesehatan, GAMARI 'Endus Aroma Tak Sedap' RSUD Dumai

PantauNews

Senin, 27 Desember 2021 22:19:10 WIB
Cetak

DUMAI, PANTAUNEWS.CO.ID – Memburuknya pelayanan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dumai, informasi terangkum dengan minimnya persedian obat obatan. Hal ini diakui Direktur RSUD Dumai, melalui Humas Teguh Widodo.

Disebutkan Teguh Widodo, terkait dengan ketersediaan obat obatan, pihak RSUD Dumai sedang mengupayakan kerjasama dengan pihak perbankan dan sehingga dapat membantu penyelesaian keuangan serta pembayaran obat yang terpending di distributor.

“Kami mengakui ini suatu keadaan yang sangat tidak baik dan dampak dari Pandemi serta pelayanan pasien Covid-19. Akhirnya, hal ini terdampak pada pasien regular yang kita layani sehari-harinya. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini dan langkah seperti yang kami sebutkan sebelumnya sedang berjalan. Kami berharap dapat mengurangi semaksimal mungkin obat yang tidak tersedia tersebut,” ungkap Humas RSUD dalam keterangan persnya diterima awak redaksi, Sabtu (25/12/21).

TERKAIT
  • Keterbukaan Informasi Penerima Bantuan Terkait Pandemi COVID-19 di Negeri ini Harus Diperlihatkan dengan Nyata
  • Dalam Meningkatkan Minat Baca Masyarakat, Dumai Rencana Bangunan Gedung Perpustakaan dan Kearsipan
  • Pembahasan Protokol Kesehatan Menuju Tatanan Hidup Baru di Kota Dumai

Terkait dengan kekosongan obat – obatan ini dimulai sejak awal tahun 2020 atau tujuh bulan drg Ridhonaldi menjabat sebagai Dirut RSUD Dumai. Diakuinya saat itu, persediaan obat-obatan terkendala karena pembayarannya menunggak utang belasan miliar rupiah ke perusahaan farmasi penyedia. Namun, ia mengatakan masalah itu tidak mengganggu persediaan obat yang ada.

Diketahui pada saat itu, sejumlah dokter spesialis poli di RSUD Dumai melakukan mogok kerja. Mereka menuntut adanya komunikasi tak baik dengan Direktur RSUD Ridhonaldi dan dinilai sedikit arogan dalam mengambil kebijakan, terutama terkait komite medis, juga mengeluhkan soal kekurangan pelayanan serta fasilitas.

Seperti diketahui dua bulan lalu, Badan Penyelenggaraan  Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Dumai menyurati management RSUD Kota Dumai terkait laporan masyarakat ke BPJS Kesehatan atas kekosongan obat di RSUD Kota Dumai. 

Laporan dari beberapa masyarakat yang terdaftar dalam pasien BPJS Kesehatan ini disebabkan ketika mereka berobat di RSUD Kota Dumai ternyata obat yang akan diberikan kosong dan mereka dianjurkan pihak RSUD untuk membeli obat ke apotek luar. 

Sebelumnya, Kepala BPJS Kota Dumai yang diwakili oleh Kepala Bidang Penjaminan Manfaat Rujukan (PMR) dr. Ilham Hasibuan mengatakan, ada beberapa masyarakat datang ke Kantor BPJS Kota Dumai melaporkan terkait kekosongan obat di RSUD Kota Dumai. Mereka diberikan resep tetapi obatnya tidak diberikan dengan alasan obatnya kosong, Selasa (28/10/2021) dua bulan lalu.

Diketahui sumber pendanaan pembelian obat obatan ini memakai dana BLUD. Ditambahkan Teguh Widodo, bahwa tunggakan anggaran pasien Covid belum dibayarkan oleh Kementerian Kesehatan.

"Benar ada tunggakan anggaran pasien Covid dan kabarnya dalam waktu dekat segera dibayarkan waktunya dan saya tidak tahu pasti kapan, “ jawab Humas RSUD Dumai.

Untuk pasien BPJS, Teguh Widodo menjelaskan bahwa obat obatan pasien BPJS Kesehatan yang diresepkan oleh dokter dan ada didalam formulium ini menjadi tanggungjawab RSUD.

“Obat yang ditanggung BPJS blm tersedia, maka pasien nanti diminta untuk kembali lagi mengambil obat ke RSUD. Jika obat ini sudah tersedia, RSUD melalui instalasi Farmasi akan mencarikannya,” imbuhnya lagi.

Terkait dengan pasien yang sudah terlanjur membeli keluar obat obatan dan menjadi tanggungan BPJS, Teguh menjelaskan bahwa apakah dapat diklaim , hal ini perlu dibicarakan kebagian terkait.

“Terkait ini bukan domain saya untuk menjawab. Nanti dapat saya tanyakan ke bagian terkait.” Jelasnya.

PP GAMARI Minta Usut RSUD Dumai

Ditempat terpisah, Ketua Presidium Gabungan Aksi Mahasiswa Riau (GAMARI) Larshen Yunus ikut menanggapi terkait kekosongan obat obatan di RSUD Dumai. Berbagai dugaan negatif terkait tata kelola RSUD Dumai saat dijabat Ridhonaldi hingga saat ini, seharusnya Walikota turun tangan.

Larshen Yunus juga mengendus aroma tak sedap terkait carut marut RSUD Dumai sejak dipimpin Ridhonaldi. Bertahannya Ridhonaldi sebagai pucuk pimpinan tertinggi di RSUD Dumai perlu dipertanyakan. 

“Kita coba usut berapa anggaran Covid yang belum dibayarkan oleh Kemenkes RI ke RSUD Dumai. Selanjutnya, RSUD Dumai sudah mengabaikan hak - hak pasien BPJS yang seharusnya mendapatkan pelayanan. Ini kok malah pasien disuruh menebus obat sendiri, padahal ini bagian dari fasilitas BPJS Kesehatan,” geram pria yang akrab disapa Yunus ini dengan lantang, Senin (27/12/21).

Lanjut Yunus, ia sudah lama menduga kebobrokan manajemen RSUD Dumai. Ia juga mengendus dugaan aroma konspirasi terkait pelantikan Ridhonaldi sebagai Dirut RSUD Dumai defenitif, padahal Walikota H Paisal SKM MARS sudah mengetahuinya.

“Walaupun itu wewenangannya, tetapi pasca kejadian ini sudah menjadi PR bagi Walikota Dumai,” tukas Yunus.

Berbagai dugaan negatif selama ini, diakui sang aktivis pengiat anti korupsi ini. Ia beserta rekan-rekannya akan mencoba untuk mengusut dugaan kebobrokan manajemen di RSUD Dumai.

“Saya minta RSUD Dumai dapat dilakukan audit secara masif dan khususnya usut tuntas tata kelola keuangan,” pungkas Aktivis Jebolan Sospol di Universitas Riau. (tim/red)
 


[Ikuti PantauNews.co.id Melalui Sosial Media]


PantauNews.co.id

Tulis Komentar


Berita Lainnya

Guru di INHU tidak terima tunjangan dari APBN

Dugaan Sejumlah Oknum Pangkalan LPG 3 Kg Menjual 'Sesuka Hati'

Diduga Diskriminatif dan Tak Berwenang, Pertamina dan KPI Digugat Rp 3,8 Miliar

Pemandangan Tidak Sedap, Muspika Simpang Kiri Laksanakan 'Bersih-bersih'

Alamak…Wanita Berseragam Bea Cukai ini Rekam Dirinya 'Puaskan Diri Sendiri' di Toilet

Digandrungi Kaum Emak Emak, Nita Arini Berpeluang Diusung Gerindra

Instruksi presiden di keluarkan guna mempercepat Perbaikan di NTB

Tiga Srikandi, Seminggu Berjibaku Padamkan Api

Plt. Camat Lamba Leda Utara Pantau Pelaksanaan Ujian Try Out Siswa SMPN 1 Lamba Leda

Pukat UGM Duga Persekongkolan Dibalik Revisi UU KPK.

Kasus RK Bukan yang Pertama, Pemerhati: Mohon PDAM Dumai Menjadi Atensi Walikota

Pemerintah Payakumbuh Berikan Bonus Ratusan Juta Atliet Berprestasi

Terkini +INDEKS

Guru Bantu di Riau Belum Terima Gaji, Aktivis Pendidikan Riau Minta Presiden Prabowo Subianto Dan KPK Segera Turun Tangan

27 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Raih Peringkat Pertama Kontributor Terbesar PAD Dumai 2026
27 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Dukung Sinergi Pengendalian Karhutla di Kota Dumai
26 April 2026
Langkah Besar STAI Ar Ridho: SK Inpassing Dibagikan, Dosen Didorong Lebih Produktif
26 April 2026
Perkuat Kesadaran Ekologis Pesisir, Dosen Jurusan Sosiologi Gelar Pengabdian di SDN 3 Rupat Utara, Bengkalis
25 April 2026
Aktivis Pendidikan Riau Desak Komisi Pemberantasan Korupsi Pantau Pengumuman Kelulusan SMA Negeri Plus
24 April 2026
Ketika Negara Ambil Alih Tanah Rakyat, Masyarakat Dumai Lakukan Aksi Turun Kejalan
23 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Sungai Pakning Optimalkan Sistem Flaring, Bukti Nyata Tekan Emisi dan Tingkatkan Efisiensi Energi
22 April 2026
Pertamina Patra Niaga Kilang Dumai Pastikan Perempuan Mampu Ambil Peran Strategis di Seluruh Proses Produksi Kilang
22 April 2026
Wakil Ketua DPRD Rohil Maston Gelar Reses di Desa Bagan Sinembah Barat
21 April 2026

Terpopuler +INDEKS

Guru Bantu di Riau Belum Terima Gaji, Aktivis Pendidikan Riau Minta Presiden Prabowo Subianto Dan KPK Segera Turun Tangan

Dibaca : 663 Kali
Aktivis Pendidikan Riau Desak Komisi Pemberantasan Korupsi Pantau Pengumuman Kelulusan SMA Negeri Plus
Dibaca : 358 Kali
FAP Tekal Ultimatum Kejari Dumai, Minta Laporan Dugaan Korupsi Pertamina Segera Diproses
Dibaca : 1187 Kali
Erwin Sitompul Minta Gubernur Riau Segera Evaluasi Kadisdik Riau Menguat, Aktivis Soroti Pernyataan Provokator
Dibaca : 722 Kali
Erwin Sitompul Disambut Hangat PLT Gubernur Riau dalam Open House Idul Fitri 1 Syawal 1447 H
Dibaca : 928 Kali
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
PantauNews.co.id ©2020 | All Right Reserved