Kasus berikutnya adalah dugaan penggunaan ijazah palsu sewaktu SMA/K, kasus pelanggaran lode etik, seperti jarang masuk kantor.

Berbagai kasus tersebut dipaparkan langsung dihadapan pengurus DPP Golkar Achmad Taufan Soedirjo SH MH, dengan harapan yang bersangkutan mampu menghadirkan keadilan atas kasus tersebut. Terutama terkait pelanggaran berat Sari Antoni tentang Peraturan Anggota DPRD Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2020, yakni pasal 155 Tata Tertib (Tatib), yang sangat jelas mengatakan bahwa selama 6 kali secara berturut-turut tidak ikut rapat paripurna, sanksi terberat adalah pemecatan.

Ketika selesai mendengarkan secara lisan maupun disertai dengan bukti tertulis, Achmad Taufan yang juga Panitera Mahkamah Partai hanya mengatakan sangat prihatin dan akan segera menyampaikan hal tersebut ke hadapan Ketua Bidang Hukum DPP Golkar.

"Saran saya, sebaiknya orang abang bawa Kader Partai Golkar Riau ke DPP. Masukkan gugatan secara resmi, kalau kasusnya benar seperti ini, tak ada ampun bagi kader yang bermasalah, Partai Golkar akan objektif dalam memutuskan segala sesuatunya," ungkap Achmad Taufan Soedirjo SH MH.
Ditempat yang sama, masyarakat ingin memastikan bahwa upaya yang mereka lakukan benar-benar murni untuk memperjuangkan kebenaran, sesuai dengan data dan bukti-bukti permulaan.

"Kalau masih ada keraguan atas laporan tersebut, kami siap dipanggil. Hadapkan dengan yang bersangkutan. Konfrontir kami, agar segala prasangka negatif terjawab atas bukti-bukti ini," ungkap Larshen Yunus, Peneliti Senior Formappi Riau, Senin (29/11/21).

Sampai berita ini dimuat, lagi-lagi pihak DPP sulit menghubungi Sari Antoni, sesuai dengan gejolak publik yang mengatakan bahwa dari ratusan nomor handphone, tak ada satupun yang aktif. (*)