JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Setelah menerima berkas tambahan guna melengkapi proses pengaduan masyarakat terhadap Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi Partai Golkar periode 2019-2024, H Sari Antoni SH, hari ini Jum'at (26/11/2021), resmi dilakukan pertemuan antara pengadu dan unsur petinggi DPP Partai Golkar.
Pertemuan audiensi itu dilaksanakan di Lantai 4 Gedung baru DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.
Dalam pemaparannya, Wasekjen DPP Partai Golkar yang membidangi masalah internal kader tersebut tegas mengatakan bahwa secepatnya masalah tersebut dibawa dalam rapat keorganisasian.
"Kita fokus ya, kita sepakat membawa kasus ini dari sisi masalah representatif yakni kehadiran beliau (Sari Antoni, red) dalam mengikuti setiap rapat baik itu paripurna, fraksi, komisi, pansus, Bamus dan sebagainya. Kalau untuk masalah hukumnya, biarlah APH yang mengurus," ungkap Riyono Asnan, Wasekjen DPP Partai Golkar.
Lanjutnya lagi, bahwa terkait administrasi maupun surat menyurat yang masyarakat Riau sampaikan, telah cukup lengkap dan secepatnya akan ditindaklanjuti.
"Sepengetahuan saya, surat untuk DPP sudah lama masuk. Baik itu untuk pak Ketum, Sekjen, Ketua Dewan Etik, Ketua Dewan Kehormatan hingga Ketua Mahkamah Partai. Pokoknya kami berusaha untuk objektif agar permasalahan ini segera menemui titik terang," sambung Riyono Asnan.
Ditempat yang sama, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Riau hanya tegaskan, bahwa pihaknya akan selalu konsen mengawal jalannya proses pelaporan tersebut.
"Sepenuhnya kami serahkan sama pihak DPP. Segala bentuk bukti permulaan, data-data pendukung hingga proses melengkapi berkas telah kami lakukan. Tinggal keputusan yang rasional dari DPP Golkar dan kami tunggu saat ini," tutur Yunus, sapaan akrab Peneliti Senior Formappi Riau itu.
Selanjutnya, DPP Partai Golkar melalui Wasekjen, Staf di Mahkamah Partai, Staf di bagian umum maupun pihak Dewan Etik hanya mengatakan, kalau semuanya cukup bukti, proses eksekusi akan dilakukan.
"Kami prihatin dengan informasi ini. Kalau memang terbukti anggota dewan Sari Antoni itu melakukan hal seperti ini, maka sanksi tegas akan kami berikan. Kami berusaha objektif," akhirnya, menutup pertemuan tersebut. (*)
Berita Lainnya
Kasus Djoko Tjandra, Propam Masih Periksa 2 Jenderal Polisi
UKW Gratis di Lima Provinsi, Bukti Tanggung Jawab Pemerintah Meningkatkan Kompetensi Wartawan
Lulusan SMA/SMK Merapat! Bu Susi Buka Lowongan Nih
Ketum DPP PJS Silaturahmi dan Verifikasi Kantor DPD PJS Jambi
Anies Baswedan dan Rizal Ramli Tak Dapat Tanda Jasa dan Kehormatan dari Jokowi, Kenapa?
Ruang Kerja Jaksa Pinangki Ikut Terbakar, Mahfud Minta Jangan Jadi Spekulasi
Sekretaris DPC Waykanan Jadi Pembicara Bahaya Hoax, Pada Kegiatan FPM
Gubernur Arinal Djunaidi Dampingi Menko PMK dan Menhub Pada Rakor Penanganan Arus Balik Idul Fitri 1445 H
Bakamla RI Bahas Implementasi Strategi Pengamanan Laut Natuna Utara
TNI Laksanakan Penandatanganan Kontrak Bersama Pengadaan Barang dan Jasa
Cabut Larangan Ekspor, Petani Kelapa Sawit Indonesia Terima Kasih Ke Presiden Jokowi
Ini Pesan Ketum PJS Saat Kunjungi Pengurus-Anggota PJS Jambi.