JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Setelah menerima berkas tambahan guna melengkapi proses pengaduan masyarakat terhadap Anggota DPRD Provinsi Riau Fraksi Partai Golkar periode 2019-2024, H Sari Antoni SH, hari ini Jum'at (26/11/2021), resmi dilakukan pertemuan antara pengadu dan unsur petinggi DPP Partai Golkar.
Pertemuan audiensi itu dilaksanakan di Lantai 4 Gedung baru DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat.
Dalam pemaparannya, Wasekjen DPP Partai Golkar yang membidangi masalah internal kader tersebut tegas mengatakan bahwa secepatnya masalah tersebut dibawa dalam rapat keorganisasian.
"Kita fokus ya, kita sepakat membawa kasus ini dari sisi masalah representatif yakni kehadiran beliau (Sari Antoni, red) dalam mengikuti setiap rapat baik itu paripurna, fraksi, komisi, pansus, Bamus dan sebagainya. Kalau untuk masalah hukumnya, biarlah APH yang mengurus," ungkap Riyono Asnan, Wasekjen DPP Partai Golkar.
Lanjutnya lagi, bahwa terkait administrasi maupun surat menyurat yang masyarakat Riau sampaikan, telah cukup lengkap dan secepatnya akan ditindaklanjuti.
"Sepengetahuan saya, surat untuk DPP sudah lama masuk. Baik itu untuk pak Ketum, Sekjen, Ketua Dewan Etik, Ketua Dewan Kehormatan hingga Ketua Mahkamah Partai. Pokoknya kami berusaha untuk objektif agar permasalahan ini segera menemui titik terang," sambung Riyono Asnan.
Ditempat yang sama, Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Riau hanya tegaskan, bahwa pihaknya akan selalu konsen mengawal jalannya proses pelaporan tersebut.
"Sepenuhnya kami serahkan sama pihak DPP. Segala bentuk bukti permulaan, data-data pendukung hingga proses melengkapi berkas telah kami lakukan. Tinggal keputusan yang rasional dari DPP Golkar dan kami tunggu saat ini," tutur Yunus, sapaan akrab Peneliti Senior Formappi Riau itu.
Selanjutnya, DPP Partai Golkar melalui Wasekjen, Staf di Mahkamah Partai, Staf di bagian umum maupun pihak Dewan Etik hanya mengatakan, kalau semuanya cukup bukti, proses eksekusi akan dilakukan.
"Kami prihatin dengan informasi ini. Kalau memang terbukti anggota dewan Sari Antoni itu melakukan hal seperti ini, maka sanksi tegas akan kami berikan. Kami berusaha objektif," akhirnya, menutup pertemuan tersebut. (*)
Berita Lainnya
PT KPI RU II Dumai Berhasil Raih Penghargaan Dharma Karya dari Kementerian ESDM RI
Kadiv Humas Terima Kunjungan Taruna Akpol Angkatan 56
DPP Pro Jurnalismedia Siber Siap Gelar Rakernas dan Munaslub Khusus Ganti Nama Organisasi
PJS Apresiasi MoU Dewan Pers dengan Polri
Dewan Pimpinan Pusat Cendekia Muda Muslim Indonesia (DPP CMMI) akan Gelar MUNAS I pada tanggal 23-24 Desember 2023
Menteri Nusron Dorong Wakaf Produktif: Inovasi Kesejahteraan Umat melalui Sertifikat HPL
PJS dan Pussenif TNI-AD Siap Bangun Sinergi Baru
Peringatan Keras Presiden pada Kementerian yang Kinerjanya Tak Menujukkan Adanya Perasaan Krisis Dalam Penanganan Covid-19
Ketua DPD PJS Sumut: Kita Sesalkan Wartawan Dilarang Meliput Pisah Sambut Kapoldasu
Pegawai Honorer Juga Akan Dapat Rp 600 Ribu, Berikut Jadwalnya
Dituding Miliki Pola yang Sama dengan Orde Baru, "Tolaklah Tambang, Kau Kutangkap"
Silaturahmi Ke Mahkamah Agung, Kapolri Bahas Tilang Elektronik