Moeldoko mengatakan, selama ini ada isu yang berkembang bahwa rumah sakit rujukan "meng-COVID-kan" semua pasien yang meninggal dunia untuk mendapatkan anggaran dari pemerintah.

Misalnya orang sakit biasa atau mengalami kecelakaan justru didefinisikan meninggal karena covid-19 oleh rumah sakit yang menangani. Sementara dari hasil tes menunjukkan negatif covid-19.

"Ini perlu diluruskan agar jangan sampai menguntungkan pihak-pihak yang ingin mencari keuntungan dari definisi itu," ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jateng Ganjar Pranowo membenarkan ada rumah sakit rujukan di Jateng yang mendefinisikan pasien meninggal dunia akibat covid-19. Padahal hasil tesnya belum keluar saat dinyatakan meninggal dunia.

Saat hasil tesnya keluar pun, kata dia, hasilnya ternyata negatif.

"Tadi Pak Moeldoko tanya, itu bagaimana ya banyak asumsi muncul semua yang meninggal di rumah sakit 'di-COVID-kan'. Ini sudah terjadi di Jawa Tengah. Ini kan kasihan, ini contoh-contoh agar kita bisa memperbaiki hal ini," katanya.

Untuk mengantisipasi hal itu, Ganjar telah menggelar rapat dengan jajaran rumah sakit rujukan covid-19 di Jateng dan pihak terkait agar memverifikasi terlebih dulu sebelum mengekspos data kematian pasien.

"Seluruh rumah sakit di mana ada pasien meninggal, maka otoritas dokter harus memberikan catatan meninggal karena apa. Catatan itu harus diberikan kepada kami, untuk kami verifikasi dan memberikan 'statement' keluar," ujarnya.

Ia tak memungkiri akan terjadi keterlambatan data akibat verifikasi tersebut. Namun, menurutnya, hal itu wajar alih-alih terjadi risiko lain akibat data yang tidak tepat.

"Delay data itu lebih baik daripada terjadi sesuatu yang tidak diinginkan," kata Ganjar. ***