Pandangan Fraksi DPRD Terhadap Ranperda Tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
ROHIL PANTAUNEWS, - Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) Kabupaten Rokan Hilir melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, Rapat dilaksanakan di ruang sidang Utama Kantor DPRD Rohil Jalan Lintas perkantoran Batu Enam, Jumat (25/9/2026), Bagansiapiapi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua l Maston SH, didampingi Ketua DPRD Rohil Ilhami dan ketua lll Basiran Nur Efendi SE, Sekretaris DPRD Rohil Budi Fitriadi Kabag Persidangan Andres, Kabag Umum dan ketua fraksi DPRD Rohil beserta anggota DPRD Rohil, sementara pemerintah daerah dihadiri oleh wakil Bupati Rohil Jhony Charles BBA MBA, sekdakab Rohil H Fauzi Erizal, Para Asisten, Staf Ahli Bupati Kepala OPD Sekretaris dan Kabag.
Penyampaian pandangan Fraksi yang pertama disampaikan oleh Fraksi Partai Golkar yang dibacakan oleh Cindy Ramadhani SE yang mengatakan, Sebelum APBD perubahan ditetapkan, berapa target pad yang teralisasi sampai dengan tahun anggaran 2026, sektor pajak dan retribusi apa saja yang mengalami peningkatan dan penurunan, apa langkah kongkrit pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi pad yang selama ini belum tercapai Secara maksimal
" Fraksi Golkar berpandangan bahwa peningkatan pad harus dilakukan melalui penyederhanaan administrasi, perbaikan sytem, pemutahiran data, digitalisasi pelayanan dan optimalisasi, potensi ekonomi daerah bukan semata mata menambah beban masyarakat," Ucap Cindy.
Lanjut Cindy," Terkait belanja daerah fraksi partai Golkar menekankan bahwa belanja daerah harus berorientasi pada hasil dan manfaat belanja daerah harus diarahkan pada kebutuhan yang bersentuhan langsung pada kepentingan masyarakat antara lain, peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar pertanian, perikanan, perkebunan, UMKM, pemberdayaan masyarakat, pengentasan kemiskinan pembangunan kepenghuluan, peningkatan ekonomi masyarakat, pemerataan pembangunan antar wilayah," Harapnya.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan menegaskan perubahan APBD harus berorientasi pada kepentingan rakyat, seperti, jalan, jembatan, drainase, air bersih, pendidikan, kesehatan serta penguatan ekonomi masyarakat melalui pertanian, perkebunan, perikanan dan UMKM. Dalam kondisi fiskal yang terbatas, skala prioritas dinilai harus diperkuat.
Kemudian Fraksi Gerakan Solidaritas Indonesia Raya meminta setiap perubahan belanja memiliki output dan outcome yang jelas, bukan sekadar mengejar serapan anggaran, dan juga meminta kepada pemerintah untuk merinci sumber dan penggunaan SILPA, sekaligus menjelaskan dasar, manfaat, pengawasan dan proyeksi kontribusi penyertaan modal Rp200 juta kepada BPR Rohil terhadap PAD.
Sementara itu, Fraksi Demokrat, PKS dan PKB tidak membacakan pandangan secara lengkap di ruang paripurna dan menyerahkannya kepada pimpinan. Fraksi Indonesia Maju juga menyampaikan pandangan sesuai mekanisme yang dipilih dan menyerahkannya kepada pimpinan sidang, ( HSY).