Erwin yang dikenal sebagai aktivis 98 menilai bahwa dukungan kepala daerah terhadap KPK bukan hanya simbolik, tetapi harus diwujudkan dalam kebijakan nyata, termasuk membuka akses data, memperkuat pengawasan internal, serta memastikan tidak ada intervensi terhadap proses hukum.

“Sebagai daerah yang pernah menghadapi berbagai persoalan hukum di masa lalu, Riau membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan tidak alergi terhadap pengawasan. Dukungan terhadap KPK adalah pesan kuat bahwa pemerintahan saat ini ingin berubah dan berbenah,” tegasnya.

Selain itu, Erwin juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi bagi sektor pendidikan. Ia menyebut praktik korupsi berdampak langsung pada kesejahteraan guru dan kualitas pendidikan.

“Korupsi merampas hak rakyat, termasuk guru dan peserta didik. Ketika anggaran bocor, yang dirugikan adalah masa depan generasi bangsa. Karena itu, saya sebagai pejuang guru mendukung penuh langkah-langkah yang memperkuat integritas pemerintahan,” katanya.

Erwin berharap sikap terbuka Plt Gubernur Riau ini dapat diikuti oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) hingga ke tingkat bawah, sehingga budaya antikorupsi benar-benar tertanam dalam birokrasi.

“Dukungan terhadap KPK harus menjadi gerakan bersama, bukan hanya pernyataan elit. Jika ini konsisten dijalankan, saya optimistis kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan semakin meningkat,” pungkas Erwin