“Mayoritas pengaduan yang kami terima berasal dari pekerja di perusahaan agensi seperti PT. Narasaka Utama. Ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan pembiaran terhadap pelanggaran norma kerja,” tegas Alfien, Selasa (30/4/2025).

Alfien juga mengkritik tajam lemahnya peran pengawasan dari instansi terkait. Ia menegaskan bahwa investasi yang hadir di daerah harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat, terutama pekerja.

“Kalau hanya menumpang usaha tanpa memberikan kontribusi berarti, lalu justru merugikan pekerja, untuk apa dibiarkan beroperasi? Pengawasan seharusnya tidak menunggu laporan, tetapi aktif mencegah,” ujarnya.

Salah satu pekerja PT. Narasaka Utama, Chandra, turut menyampaikan keluhannya. Ia mengaku diberhentikan secara sepihak tanpa kejelasan status kerja dan tanpa menerima salinan kontrak.

“Gaji saya di bawah UMK Dumai, saya harus urus BPJS Kesehatan sendiri, dan jam kerja saya sering melebihi batas normal karena saya bekerja sebagai sopir. Ini sangat tidak adil,” ungkapnya.

Hingga berita ini diturunkan, pihak manajemen PT. Narasaka Utama belum memberikan keterangan resmi. Disnaker Kota Dumai juga belum merespons permintaan konfirmasi terkait jadwal mediasi tripartit yang diajukan SPN.

Kasus ini menambah daftar panjang sengketa ketenagakerjaan di sektor distribusi Kota Dumai, yang dinilai banyak pihak masih luput dari pengawasan serius.