Ada Keberpihakan dalam Penanganan Kasus Hasto Kristiyanto?
PANTAUNEWS, JAKARTA - Pegiat media sosial yang dikenal kritis terhadap pemerintah, Jhon Sitorus, kembali membuat pernyataan yang menggugah perhatian publik. Melalui unggahannya di media sosial, Jhon melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus Hasto Kristiyanto, salah satu petinggi PDI Perjuangan.
Jhon mempertanyakan mengapa Hasto yang berstatus tersangka belum juga ditahan oleh KPK.
"Biasanya, tersangka KPK langsung dipakaikan rompi oranye, diadakan konferensi pers, lalu ditahan di rumah tahanan KPK. Tapi Hasto sampai sekarang masih bebas. Apa KPK tidak yakin dengan status tersangkanya?" tulis Jhon dalam unggahannya.
Ia juga mengungkap kecurigaannya bahwa kasus ini berbau politis. Menurutnya, KPK seolah menjadi alat untuk melemahkan PDI Perjuangan menjelang Kongres 2025.
"Jangan-jangan benar, ini pesanan pihak tertentu untuk menggembosi PDI Perjuangan," ujarnya.
Jhon juga menyinggung kasus Harun Masiku, tokoh kontroversial yang hingga kini masih berstatus buron. Ia menduga ada kesengajaan dalam mempertahankan status buronan tersebut agar kasusnya tetap menjadi bahan perbincangan.
"Harun Masiku tidak merugikan keuangan negara sepeser pun, tapi sengaja dibuat buron. Sementara Hasto tidak ditahan meski sudah berstatus tersangka," tambahnya.
Kritikan Jhon ini memancing perdebatan di kalangan warganet. Sebagian mendukung pandangannya, sementara yang lain menilai terlalu dini untuk menyimpulkan ada keberpihakan KPK dalam penanganan kasus ini. Namun, satu hal yang pasti, isu ini semakin memanaskan dinamika politik di Indonesia.
Apakah KPK akan memberikan respons terhadap kritik ini? Publik menunggu kejelasan dan langkah tegas untuk menjaga kepercayaan terhadap lembaga antirasuah tersebut.


Berita Lainnya
Kekhawatiran Indonesia Soal Potensi Konflik Tiongkok-Taiwan Karena Campur Tangan AS
Edi Triono Nakhoda Baru DPD PJS Sumsel
Diskusi Publik Forum Masyarakat Berdaya Sumsel Kampanyekan Pemilu Damai 2024 Anti Anarkisme dan Kekerasan
Tiga Ibu Lanjutkan Perjuangan Uji Materil Larangan Narkotika untuk Pelayanan Kesehatan di MK
Jenderal Sigit: Pemerintah Konsen Dan Fokus Bangun Papua
Pembentukan Provinsi Sumatra Tengah, Isu Muncul Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Rakyat
Ini Alasan Penunjukan Said Aqil Jadi Komisaris Utama KAI
Suhardi Pimpin PJS Sultra, Penuhi Target 25 DPD se Indonesia
Lewat Perpres 112/2020, Jokowi Resmi Bubarkan 10 Lembaga Nonstruktural
Jelang HPN di Medan, DPD Serahkan SK DPC PJS Kota Tebing Tinggi
Dituding Miliki Pola yang Sama dengan Orde Baru, "Tolaklah Tambang, Kau Kutangkap"
Anton Medan Meninggal karena Penyakit Diabetes