Ada Keberpihakan dalam Penanganan Kasus Hasto Kristiyanto?
PANTAUNEWS, JAKARTA - Pegiat media sosial yang dikenal kritis terhadap pemerintah, Jhon Sitorus, kembali membuat pernyataan yang menggugah perhatian publik. Melalui unggahannya di media sosial, Jhon melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus Hasto Kristiyanto, salah satu petinggi PDI Perjuangan.
Jhon mempertanyakan mengapa Hasto yang berstatus tersangka belum juga ditahan oleh KPK.
"Biasanya, tersangka KPK langsung dipakaikan rompi oranye, diadakan konferensi pers, lalu ditahan di rumah tahanan KPK. Tapi Hasto sampai sekarang masih bebas. Apa KPK tidak yakin dengan status tersangkanya?" tulis Jhon dalam unggahannya.
Ia juga mengungkap kecurigaannya bahwa kasus ini berbau politis. Menurutnya, KPK seolah menjadi alat untuk melemahkan PDI Perjuangan menjelang Kongres 2025.
"Jangan-jangan benar, ini pesanan pihak tertentu untuk menggembosi PDI Perjuangan," ujarnya.
Jhon juga menyinggung kasus Harun Masiku, tokoh kontroversial yang hingga kini masih berstatus buron. Ia menduga ada kesengajaan dalam mempertahankan status buronan tersebut agar kasusnya tetap menjadi bahan perbincangan.
"Harun Masiku tidak merugikan keuangan negara sepeser pun, tapi sengaja dibuat buron. Sementara Hasto tidak ditahan meski sudah berstatus tersangka," tambahnya.
Kritikan Jhon ini memancing perdebatan di kalangan warganet. Sebagian mendukung pandangannya, sementara yang lain menilai terlalu dini untuk menyimpulkan ada keberpihakan KPK dalam penanganan kasus ini. Namun, satu hal yang pasti, isu ini semakin memanaskan dinamika politik di Indonesia.
Apakah KPK akan memberikan respons terhadap kritik ini? Publik menunggu kejelasan dan langkah tegas untuk menjaga kepercayaan terhadap lembaga antirasuah tersebut.


Berita Lainnya
Aksi Jemput Paksa Wartawan, Ketua DPD PJS Sulut Minta Kapolda Copot Kapolres Tomohon
Hasil Musdalub, Sofyan Siahaan Terpilih Aklamasi Jadi Ketua DPD PJS Sumut
LSI: Kepercayaan Publik Kepada Polri Terus Naik Diatas KPK
Rakyat Menang, MA Menangkan Poktan TDB atas PT KPC Perihal Lahan 152,3 Hektar
Polisi Akan Panggil Dirut RS UMMI-Hanif Alatas Terkait Tes Swab Habib Rizieq
Tutup Rapim, Kapolri Pastikan Kawal Seluruh Kebijakan Pemerintah
Tahun 2023 Pengaduan Karya Jurnalistik Melalui Aplikasi Elektronik
Ketum DPP PJS Silaturahmi dan Verifikasi Kantor DPD PJS Jambi
Girik Tidak Akan Berlaku Lagi di Tahun 2026, Begini Tanggapan Kementerian ATR/BPN
Ditengah Krisis Energi Dunia, Pertamina Sukses Hemat Biaya Operasional Rp 6 Triliun.
Ketua DPC PJS Tanjung Jabung Barat Dikeroyok, Ketum PJS Minta Kapores Utus Tuntas
Menko LBP dan Gub Jabar Setuju KNPI Harus Satu, Larshen Yunus: Gedung Merdeka Bandung Saksinya!!