Ada Keberpihakan dalam Penanganan Kasus Hasto Kristiyanto?
PANTAUNEWS, JAKARTA - Pegiat media sosial yang dikenal kritis terhadap pemerintah, Jhon Sitorus, kembali membuat pernyataan yang menggugah perhatian publik. Melalui unggahannya di media sosial, Jhon melontarkan kritik tajam terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait penanganan kasus Hasto Kristiyanto, salah satu petinggi PDI Perjuangan.
Jhon mempertanyakan mengapa Hasto yang berstatus tersangka belum juga ditahan oleh KPK.
"Biasanya, tersangka KPK langsung dipakaikan rompi oranye, diadakan konferensi pers, lalu ditahan di rumah tahanan KPK. Tapi Hasto sampai sekarang masih bebas. Apa KPK tidak yakin dengan status tersangkanya?" tulis Jhon dalam unggahannya.
Ia juga mengungkap kecurigaannya bahwa kasus ini berbau politis. Menurutnya, KPK seolah menjadi alat untuk melemahkan PDI Perjuangan menjelang Kongres 2025.
"Jangan-jangan benar, ini pesanan pihak tertentu untuk menggembosi PDI Perjuangan," ujarnya.
Jhon juga menyinggung kasus Harun Masiku, tokoh kontroversial yang hingga kini masih berstatus buron. Ia menduga ada kesengajaan dalam mempertahankan status buronan tersebut agar kasusnya tetap menjadi bahan perbincangan.
"Harun Masiku tidak merugikan keuangan negara sepeser pun, tapi sengaja dibuat buron. Sementara Hasto tidak ditahan meski sudah berstatus tersangka," tambahnya.
Kritikan Jhon ini memancing perdebatan di kalangan warganet. Sebagian mendukung pandangannya, sementara yang lain menilai terlalu dini untuk menyimpulkan ada keberpihakan KPK dalam penanganan kasus ini. Namun, satu hal yang pasti, isu ini semakin memanaskan dinamika politik di Indonesia.
Apakah KPK akan memberikan respons terhadap kritik ini? Publik menunggu kejelasan dan langkah tegas untuk menjaga kepercayaan terhadap lembaga antirasuah tersebut.


Berita Lainnya
Komisi Informasi Gorontalo Gandeng PJS Pohuwato Sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik
Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar Pasangan Suami Istri
Ustaz Maaher Dikabarkan Meninggal Dunia, Berikut Penjelasan Mabes Polri
Perusahaan Pelat Merah yang Masuk Dalam Program Restrukturisasi.
Buruh Boleh Saja Menolak UU Cipta Kerja, Tapi Bahlil Sebut Investasi Adalah Kunci
Hasil Evaluasi KPU, Hanya 4 Persen Kampanye Pilkada Dilakukan Secara Daring
Pemerintah Pusat Wacanakan PNS Digantikan dengan Robot, Berikut Keterangannya!
Benny Wenda Minta Bantuan China, Anggota Komisi I DPR Pastikan Hoaks
Polri Gelar Pelatihan Olah Strategi Operasi Mantap Brata
Di Balik Senyum: Luka Pasien BPJS di RSUD Jambi
Panglima TNI Terima Laporan Korps Kenaikan Pangkat 30 Perwira Tinggi
Kejati DKI Jakarta Terima Audiensi DPW LPPKI DKI Jakarta, Wakajati: Harapkan Adanya Kolaborasi