TANGERANG, PANTAUNEWS.CO.ID - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu bersama Mahasiswa dan Komunitas Ojol menggeruduk kantor Wali Kota dan DPRD Kota Tangerang, menyampaikan beberapa tuntutan

1. Membuat surat rekomendasi penolakan harga BBM bersubsidi kepada Presiden dan DPR-RI.

2. Tidak melaksanakan UU Omnibuslaw Cipta Kerja dan PP serta turunanya sampai ada kepastian hukum yang jelas.

3. Turunkan harga kebutuhan pokok.

4. Membuat surat rekomendasi penolakan RUU Sisdiknas.

5. Membuat surat rekomendasi penolakan RKHUP kolonial anti demokrasi dan anti rakyat.

Pada kesempatan tersebut Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo didampingi wakilnya Kosasih dan Asisten Daerah (Asda) I Kota Tangerang Rakhmansyah menemui massa aksi naik keatas mobil komando untuk menandatangani surat rekomendasi berupa Pakta Integritas sekaligus menyampaikan dengan tegas  kesepakatan dari apa yang diharapkan atau di aspirasi kan oleh para pendemo

"Menindaklanjuti tuntutan massa aksi yang terkait penolakan kenaikan harga BBM bersubsidi, dengan ini kami sampaikan hasil kesepakatan Pakta Integeritas yang menjadi tuntutan "Satu, menolak kenaikan harga BBM. Dua, memperketat pengawasan pendistribusian subsidi bahan bakar minyak. Tiga, mendesak pemerintah untuk memberantas mafia minyak, Empat, melaksanakan pengawasan ketat terhadap RUU KHUP yang menjadi program legislatif nasional. Dan, kelima, menuntut Pertamina untuk mengatasi situasi kelangkaan BBM agar dapat menjaga stabilitas harga BBM,"  

"Ini ditandatangani oleh seluruh pimpinan DPRD dan seluruh Ketua Fraksi. Ada 8 Ketua Fraksi yang bertandatangan

Kami akan meneruskan apa yang disampaikan masyarakat, Kapasitas Kami disini  selaku  DPRD Kota Tangerang sebagai wakil masyarakat meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Mudah-mudahan pemerintah mengevaluasi kebijakan ini," Kata Gatot di atas mobil komando yang di sambut dengan  baik bahkan  di apresiasi oleh sekitar 500 pendemo yang terdiri  dari kaum buruh maupun elemen masyarakat lainya. (Asep WW)