Terkait Aturan Pengeras Suara di Mesjid
Haji Uma Minta Menag Berhenti Membuat Aturan Kontroversi
JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - H Sudirman, atau yang akrab disapa Haji Uma. Yang merupakan salah satu Anggota DPD RI asal Aceh, angkat bicara terkait surat edaran Menteri Agama (Menag), Yaqut Cholil Qoumas. Bernomorkan SE 05 tahun 2022 tentang Pedoman Penggunaan Pengeras Suara di Masjid dan Mushala.
Surat edaran tersebut menjadi kontroversi dan menuai protes umat Islam Nusantara, termasuk protes dari Haji Uma yang meminta Menteri Agama untuk berhenti membuat aturan yang selalu menuai protes masyarakat
"Aturan Menag SE No 5 tidak terlalu urgent untuk dikeluarkan, apalagi berbicara aturan penggunaan pengeras suara di mesjid sudah turun temurun sebelum Indonesia Merdeka tidak terjadi gesekan dengan pemeluk agama lainnya” kata Haji Uma melalui relise nya yang diterima wartawan, Rabu (23/2/2022).
Haji uma juga menilai kinerja menteri Agama sekarang jauh dari kata berhasil, bahkan pernyataan dan kebijakan yang dikeluarkan justru sering terjadi gesekan dan protes
"Saya sebagai salah seorang anggota DPD RI menyarankan kepada presiden untuk mengevaluasi kelayakan Bapak Yaqut Cholil Qoumas sebagai Menteri Agama, saya merasa beliau tidak mampu untuk menduduki jabatan sebagai Menag, mungkin ada baiknya Bapak Presiden untuk dapat dipertimbangkan kembali," harap Haji Uma.
Haji Uma menambahkan kebijakan tersebut tidak relevan dengan syiar menghidupkan Islam dan mensyiarkan Islam sampai mengatur waktu syiar dengan membatasi penggunaan mikrofon.
Apalagi ummat Islam akan menyambut bulan suci Ramadhan, selanjutnya malam hari raya, khutbah jumat dan pengajian-pengajian lainnya yang menggunakan pengeras suara seperti biasanya
"Bukankan tentang pendirian rumah ibadah juga diatur oleh SKB 3 Tahun 2006 dan itu sudah cukup dan memaklumkan konsekuensi keberadaan nya," tutup Haji Uma. (Rls/Juliadi)


Berita Lainnya
Kunker ke Riau, Presiden Jokowi Tinjau Pembangunan Tol Pekanbaru-Bangkinang
Pengurus DPD PJS Bersama DPC 5 Kota Se-DKI Jakarta Gelar Pleno
Ketua Umum DPP PJS Minta Kapolri Usut Insiden Penembakan Waketum JMSI
Dituding Miliki Pola yang Sama dengan Orde Baru, "Tolaklah Tambang, Kau Kutangkap"
Deputi Inhuker Bakamla RI Dikukuhkan
Sertifikasi PSEF Bukti Legitimasi Layanan Telefarmasi Alodokter
MERDEKA! 80 Tahun Indonesia Merdeka, Bagaimana dengan Kemerdekaan Pers Kita?
Ini yang Dilakukan KBO Babel & PJS Kota Pangkalpinang Sambut Tahun Baru 2023
PDIP Jawab IPW, Reshuffle Kabinet Muncul dari Presiden Bukan Pengamat
PJS Berduka, Waka DPD PJS Babel Diduga Dibunuh, Jasad Dibuang ke Sumur Kebun
Cabut Laporan, Anggiat Pasaribu Temui Ibunda Arteria Dahlan Besok
Perusahaan Pelat Merah yang Masuk Dalam Program Restrukturisasi.