JAKARTA, PANTAUNEWS.CO.ID - Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) berencana akan melaporkan sejumlah Kabinet Indonesia Maju kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan keterlibatan dalam bisnis tes Covid-19 Polymerase Chain Reaction (PCR), Kamis (4/ 21/11), siang ini.

Wakil Ketua Umum Alif Kamal mengatakan pelaporan ini sejalan dengan program prioritas partainya yang mendorong adanya pemerintahan yang bersih dan anti-oligarki.

juga menolak secara tegas kekuasaan oleh para pejabat negara demi kepentingan pribadi maupun bisnis mereka.

Apa saja, tindakan berwenang tersebut dilakukan para pejabat publik saat masyarakat sedang menghadapi situasi sulit di tengah pandemi Covid-19.

"Pertama kita sedang resah terhadap situasi sekarang ketika masyarakat mau melakukan apa-apa harus PCR. Daripada menjadi bola liar, lebih baik kita laporkan ke KPK karena mereka punya kewenangan untuk menyelidiki dugaan tersebut," jelasnya, Rabu (3/11/21) malam.

Pihaknya juga akan membawa sejumlah bukti-bukti terkait keterlibatan sejumlah menteri dalam bisnis pengadaan tes PCR tersebut. Rencananya, Prima akan melakukan pelaporan ke KPK, pada hari ini, pukul 11.00 WIB.

"Bukti-bukti yang akan dibawa nanti pemberitaan sejumlah media. Besok (hari ini) jam 11.00 kita ke KPK," ungkap dia.

Sebelumnya, eks Direktur YLBHI Agustinus Edy Kristianto menyebut sejumlah menteri pemerintahan Presiden Joko Widodo terlibat bisnis tes PCR. Menurutnya, para menteri itu terafiliasi dengan PT Genomik Solidaritas Indonesia (GSI), penyedia jasa tes Covid-19.

Ia menyebut perusahaan itu didirikan oleh sejumlah perusahaan besar. Menurutnya, Luhut terlibat lewat PT Toba Bumi Energi dan PT Toba Sejahtra, anak PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA).

Selain itu, ada nama Menteri BUMN Erick Thohir. Edy mengaitkan Erick dengan Yayasan Adaro Bangun Negeri yang berkaitan dengan PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Perusahaan itu dipimpin oleh saudara Erick, Boy Thohir.

Di pihak lain, Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga, membantah tudingan Erick bermain-main dalam bisnis PCR itu.

Pasalnya, PT GSI, perusahaan yang menyukai Erick hanya melakukan 700 ribu tes alias tak signifikan dibandingkan total pengetesan.

"Jadi kalau dikatakan bermain, kan lucu ya, 2,5 persen gitu. Kalau mencapai 30 persen, 50 persen itu oke lah bisa dikatakan bahwa GSI ini ada bermain-main. Tapi hanya 2,5 persen," ungkap Arya kepada media, Selasa (2/11/21).

Senada, Juru Bicara Menko Marves, Jodi Mahardi, menepis kabar Luhut ikut mendirikan PT GSI untuk bisnis tes PCR. Dia berkata Luhut hanya mendorong pihak swasta yang hendak membantu penanganan pandemi.

"Tidak ada tujuan bisnis dalam partisipasi Toba Sejahtra di GSI, apalagi Pak Luhut sendiri selama ini juga selalu menyuarakan agar harga tes PCR ini bisa terus diturunkan sehingga semakin terjangkau untuk masyarakat," kata Jodi. (*)

Sumber : CNN Indonesia /  Editor : Edriwan