Wow! Kadis DPMK Tuding Pengadaan Eco Farming Hasil Musyawarah Desa
SUBULUSSALAM, PANTAUNEWS.CO.ID - Polemik pengadaan pupuk Eco Farming penuh tanda tanya besar bagi warga pemko Subulussalam, disinyalir pupuk yang berjenis organik dan non organik itu tercantum dalam Anggaran Pembelanjaan Desa (APBDes).
Sementara sempat di kabarkan bahwa Seorang pejabat di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Kota Subulussalam (FA), selaku Kepala Bidang Kelembagaan dan Ketahanan Masyarakat (KKM), mengundurkan diri dari jabatannya pada (14/04/21) lalu, ditengah sorotan pupuk organik Eco Farming.
Kini menuai kontroversi terkait pengadaan pupuk Eko Farming, saat awak media mengkonfirmasi langsung Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK), kota Subulussalam, Abd. Saman Sinaga, SH, mengatakan langsung diruangannya pada, Selasa (3/08/21).
"Jika pengadaan pupuk Eco farming tidak dari masyarakat desa bagaimana mungkin tidak dari masyarakat desa sedangkan dalam LHP APBdes itu muncul,"katanya
Ia juga menambahkan Selagi itu tertuang dalam apbdes maka tanggung jawab Kami untuk memproses kedepannya.
"Sementara pengadaan pupuk organik Eco farming sepenuhnya musyawarah dari desa. perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pertanggungjawaban, sepenuhnya menjadi tanggung jawab desa,"tambahnya
Masih kata Saman Sinaga, tidak ada tekanan kepada desa untuk pengadaan pupuk organik Eco farming jika ada tekanan perlu pembuktian. Dan saya pastikan tidak semua desa melakukan pengadaan pupuk itu.
"Tidak hanya pengadaan pupuk Eco farming semua pengadaan itu sama dari desa, seperti pengadaan seng, gengset, dan lain sebagainya itu yang membelinya desa itu sendiri,"cetusnya
Saman juga membeberkan bahwa ia bukan malaikat.
"Saya bukan malaikat dan saya butuh juga. tapi dengan cara yang elegan, tidak ada tekanan, tidak ada yang merasa keberatan itu manusiawi saya pikir,"jelasnya.
Masih di tempat dan waktu yang sama ketua LP Tipikor Nusantara kota Subulussalam Hasan Gurinci saat diwawancarai berketepatan di kantor Dinas DPMK Subulussalam menyampaikan.
"Ada desa yang sangat keberatan dengan pengadaan pupuk Eco farming, terutama masyarakat desa. kita ketahui bersama untuk di daerah kita pupuk Eco Farming tidak terlalu dibutuhkan, ada pupuk yang lebih dibutuhkan tapi tidak dialihkan ke situ,"dilansir.
Hasan juga menyampaikan ada oknum instansi yang ikut serta dalam pengadaan pupuk Eco Farming, dianya mengatakan akan membuka ini semua kepada media setelah ia mendapat cukup bukti mengenai pengadaan Eco Farming.
Penulis: Juliadi


Berita Lainnya
Ketua GPK Subulussalam Gencar Bantu Masyarakat Menggalang Dana
Satlantas Polres Subulussalam Pasang Polis Line di Jalan Lintas Aceh-Sumut
YARA Desak Bupati Segera Mengisi Kekosongan Direktur RSUD Aceh Singkil
Warga Takut dan Resah, Harimau Berkeliaran di Areal Perkampungan
Ketua Forikan Tanjabar Hj Fadhillah Sadat Buka Sosialisasi Gemar Makan Ikan
Penerimaan CPNS Polri, Polda Sumbar Imbau Peserta untuk Persiapkan Diri Menjelang Tes
Polda Sumbar Perpanjang Berlakunya Pos Penyekatan Perbatasan Hingga 24 Mei
Kapolda Sumbar Apresiasi Capaian Vaksinasi di Kota Padang, Lewati Target Nasional
Babinsa Koramil 02/Simeulue Laksanakan Pendampingan Kepada Petani Cabe di Wilayah Binaan
Dirut RSUD Subulussalam: Putra Daerah Belum Mampu Mengelola LB3
Ketahanan Pangan Dimulai dari Halaman Rumah, Polisi dan Petani Bersatu Tingkatkan Produksi Sayur
BPBD Gelar Apel Kesiapsiagaan Bencana, Turut Dihadiri Walikota Subulussalam