Suka atau tidak, toleransi dalam kehidupan keberagaman, adalah tindakan penting dalam menjaga keutuhan bangsa Indonesia. Tindakan sebaliknya yaitu intoleransi akan menyebabkan adanya jurang pemisah di antara anak bangsa dalam mengayuh bersama bahtera kemerdekaan.

Intoleransi yang memasung HAM ditambah dengan ego kedaerahan merupakan bom waktu yang dapat meledakkan bahtera Indonesia menjadi berkeping-keping sehingga tidak dapat mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) yang dilakukan pada bulan September 2019, menunjukkan bahwa 53 persen warga Muslim keberatan jika orang nonmuslim membangun tempat peribadatan di sekitar tempat tinggalnya.

Pertanyaan mengapa seseorang atau sekelompok orang bisa menjadi intoleran yang kemudian menginjak-injak HAM dan juga mengapa seseorang atau sekelompok orang bisa menjunjung tinggi ego kedaerahan, telah menjadi sebuah bahan riset yang menarik dan melibatkan banyak peneliti.

Hasilnya, ada beberapa tesis besar yang coba dijadikan jawaban atas kegelisahan kita secara bersama seperti yang sudah diangkat di atas. 

Hal pertama adalah karena faktor ekonomi. Pandangan ini beranggapan bahwa seseorang atau sekelompok orang bisa berubah perangai menjadi intoleran dalam kehidupannya karena masalah ekonomi.

Pandangan ini tidak menjadi sebuah tesis yang mutlak benar, sebab dalam beberapa kasus tertentu, intoleran dan atau sikap ego kedaerahan justru dilakukan oleh para tokoh terpandang yang dalam kelas ekonomi terbilang mapan. Karena itulah, tesis ini tidak dapat dijadikan sebagai satu-satunya alasan. 

Walau demikian, di sisi yang lain, ada juga kasus dimana tuntutan ekonomi memaksa seseorang melakukan apa saja sebagai langkah bertahan hidup, termasuk kekerasan.

Tesis ini tidak berdiri sendiri sebagai alasan tunggal. Letupan dari tesis ini biasanya diikuti dengan faktor lainnya sebagai hal kedua yakni politik.

Politik sebagai sebuah cara mencapai tujuan, terkadang memanfaatkan orang atau kelompok yang terhimpit beragam masalah, misalnya masalah ekonomi.

Heiner Bielefeldt, pelapor khusus PBB untuk kebebasan beragama atau berkeyakinan dan juga profesor hukum dan HAM di University of Erlangen-Nuremberg, Jerman, menuliskan buku Politik Kesetaraan (2019).

Menurutnya, politik memainkan perannya yang sangat besar sehingga mampu memengaruhi seluruh kehidupan bernegara.

Karena itu politik turut bertanggungjawab atas terjadinya kekerasan yang bertemakan identitas keagamaan yang kerap dilewati dengan stereotip dan prasangka lalu memuncak pada diskriminasi bahkan konflik. 

Hal ketiga adalah soal teologi. Harus disadari bahwa persoalan teologis tidak bisa dilepas-pisahkan dengan dua hal yang sudah disebutkan di atas. Bila pada hal pertama tesis kemiskinan bisa dibantah karena intoleransi kerap dilakukan oleh tokoh-tokoh yang terpandang dan mapan, maka persoalan teologislah yang menjadi penyebabnya.

Tidak bisa diabaikan bahwa prinsip ajaran dari sebuah agama bisa saja berbeda tafsir dan makna sehingga dapat juga tercipta ruang konflik pada tataran tafsir.

Banyak pimpinan agama yang mendapat tempat terhormat dalam komunitas agamanya karena memiliki banyak pengikut. Mereka menjadi tokoh agama yang terpandang dan bisa dikategorikan mapan. Namun mereka mengajarkan pemahaman agama yang mengarah kepada sikap intoleran.

Itu berarti seseorang yang intoleran dan mengagungkan kekerasan dalam menyelesaikan masalah, tidak hanya karena soal ekonomi saja. 

Pengajaran yang berbeda ini akan menyebabkan agama sebagai sumber mata air berubah menjadi air mata. Agama yang adalah oase di tengah gersangnya gurun kehidupan diubah menjadi panas terik yang menyebabkan kegersangan.

Agama yang seharusnya berwajah keramahtamahan, tiba-tiba mewujud dalam kedengkian, kecemburuan, permusuhan.

Sebenarnya, Pancasila adalah jawaban dalam menyikapi berbagai persoalan intoleransi dan ego kedaerahan yang masih menjangkiti sebagian rakyat Indonesia.

Para pendiri bangsa telah sepakat bahwa Pancasila adalah jalan tengah atas berbagai perdebatan ide dan gagasan di masa perjuangan kemerdekaan.

Dalam pelaksanaan Pancasila, setiap warga negara harus menghormati hak sesama warga negara dalam hal berkeyakinan menganut agama dan kepercayaan. Seharusnya tidak ada paksaan dan tekanan karena perbedaan itu sejatinya telah ada semenjak terbentuknya dunia.

Jika hak seseorang diakui dan dihormati dalam memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing, maka seharusnya orang yang sama juga diperlakukan adil dan beradab dalam menjalani kemanusiaannya.

Setiap manusia atau warga negara meski diberlakukan secara adil dengan berbagai pilihan hidup, politik, dan berkeyakinannya.

Tatanan kehidupan seperti inilah yang disebut dengan beradab dan dengan sendirinya akan mewujudnyata dalam sikap saling menghargai dan menghormati. Ketika setiap orang dapat dengan bebas memeluk agamanya dan diperlakukan adil sebagai sesama manusia, maka akan terjalin persatuan yang utuh di antara setiap warga negara Indonesia.

Sampai pada titik ini, kita akan melihat bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, akan mudah terwujud ketika tercipta persatuan yang tidak hanya mengedepankan ego kedaerahan.

Termasuk hilangnya sikap mementingkan pemikiran eksklusif dan intoleran dari satu kelompok agama saja.

Tentu, tulisan ini hanya akan menjadi pandangan utopis saja, jika tidak dilakukan oleh orang-orang yang tersadarkan dan tercerahkan.

Seharusnya Pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi kita untuk menanggalkan kostum intoleransi agama dan ego kedaerahan.

Di penghujung tahun 2020 ini, kita harus jahit kembali ikatan persaudaraan sebagai sesama anak bangsa. Saatnya kita mengenakan pakaian yang khas Indonesia, bahwa perbedaan adalah keniscayaan dan takdir Tuhan.

Keberagaman kita telah disatukan oleh Pancasila. Intoleransi dan ego kedaerahan tidak memiliki tempat di bumi Pancasila ini.

Ditulis oleh: Sahat Martin Philip Sinurat
Penulis adalah Sekretaris Umum DPP GAMKI dan Anggota Pokja Pelayanan Kepemudaan Kemenpora

Sumber : Rmol.id /  Editor : Redaksi