Akui Heli di Riau Disalahgunakan, BNPB Tak Mau Bayar Biaya Operasional
Pekanbaru, Pantau News.co.id - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyampaikan hasil pemeriksaan dan pengawasan terkait dugaan penyalahgunaan helikopter BNPB untuk kegiatan partai politik oleh Ketua DPRD Riau yang juga Sekretaris Golkar Riau, Indra Gunawan Eet pada 12 Agustus dan 22 Agustus 2020.
"Kita sudah turunkan tim untuk melakukan pemeriksaan penyalahgunaan helikopter BNPB di Riau yang tak sesuai prosedur," kata Inspektorat II BNPB, Yulianto saat pertemuan secara virtual yang dipandu Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Raditya Jati, Senin (31/8/2020) sore.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim BNPB di lapangan, sebut Yulianto, ada dua hal yang disampaikan. Pertama segala biaya-biaya yang dikeluarkan terkait penggunaan helikopter di luar prosedur, maka tidak akan dilakukan pembayaran oleh BNPB.
"Dan BNPB tidak bertanggung jawab ada penggunaan helikopter penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di luar prosedur," tegas Yulianto.
Kemudia yang kedua, lanjut Yulianto, kewenangan penggunaan helikopter oleh BNPB sudah diserahkan ke pemerintah daerah Riau dalam hal ini Komandan Satgas Karhutla di daerah, untuk penggunaan helikopter dalam rangka penanganan darurat Siaga Bencana Asap akibat Karhutla Riau.
"Sehingga segala perhitungan kegiatan penggunaan helikopter diserahkan sepenuhnya oleh pimpinan daerah sesuai apa yang ditetapkan penggunaannya untuk penanganan Karhutla," terangnya.
Ditanya apakah helikopter BNPB boleh digunakan untuk kegiatan partai politik? "Jadi ini soal prosedur pemanfaatan penerbangan saja," cetusnya.
Disinggung apakah ada sanksinya bagi penanggung jawab helikopter BNPB di Riau, Yulianto tidak menjawab dengan tegas soal sanksi.
"Ini soal penggunaan heli, kita (BNPB) sewa dan kita bayar per jam untuk penanganan Karhutla. Jadi di luar dari kegiatan tersebut, itu bukan tanggung jawab BNPB, sehingga kita tak bayar sewa. Karena itu bukan heli BNPB, tapi heli sewa dan dibayar sesuai yang digunakan. Kalau digunakan di luar prosedur tidak kita bayar, gitu aja," cakapnya.***


Berita Lainnya
Kuat Dugaan Pemodal dan Oknum Aparat di Inhu Main Mata Terkait Tambang Emas Ilegal dan Berjalan Massive
GRIB Jaya Sungai Sembilan: Berbagi Kebahagiaan, Perkuat Solidaritas
Kapolres Rohul AKBP Pangucap Ngopi Bareng Wartawan di Warung Pinggir Jalan
Abdul Wahid Mus Pimpin PW Muhammadiyah Riau
Ini Kriteria Calon 4 Jabatan BRK yang Diinginkan Gubernur Riau
Colling System Pemilu 2024, Polres Inhu Imbau Masyarakat Jaga Kondusifitas
Seorang Pria Diringkus Personil Satreskrim Polres Rohul
Berikan Dukungan LAMR, Marasoki: Ayo Rebut Blok Rokan
Gandeng YBM, PLN UP3 Rengat Gelar Khitanan Massal dan Santuni Kaum Duafa
Managemen PKS PT SJML Dituding Sebarkan Berita Hoax
Sudah Ketuk Palu, APBD Perubahan Segera Diajukan ke Pemprov Riau
Edi Taufik: Pemuda Pancasila Siap Dukung Program Kebangsaan untuk Generasi Muda